Manokwari Selatan, doberainews – Komisi III DPR Papua Barat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Senin (16/3/2026), dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
Ketua Komisi III DPR Papua Barat, Nakeus Muid, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan beserta jajaran atas sambutan dan kesiapan menerima kunjungan tersebut.
Menurut Nakeus, kunker ini difokuskan pada penguatan pengawasan, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah, aset, serta pelaksanaan program pembangunan. “DPR memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya ingin memperoleh data langsung terkait penerimaan dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat, termasuk pelaksanaan program yang didukung anggaran provinsi.
Komisi III juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. Menurut Nakeus, hal tersebut diperlukan untuk mendukung pembiayaan program, termasuk pembayaran gaji tenaga kontrak dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kehadiran kami untuk memastikan transfer DBH berjalan. Saat ini ada peningkatan dari Rp1 miliar menjadi Rp1,8 miliar yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan daerah,” katanya.
Selain itu, Komisi III memberi perhatian pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Nakeus menilai Dana Otsus merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Ia menekankan agar perencanaan hingga pelaksanaan Dana Otsus dilakukan secara optimal dan tepat sasaran, sehingga berdampak nyata pada sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Otsus sangat penting agar tujuan kebijakan ini tercapai,” ujarnya.
Nakeus juga mengakui tantangan pembangunan di Papua Barat, terutama terkait kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur. Namun, ia optimistis melalui sinergi antara DPR, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan, pembangunan dapat terus ditingkatkan.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPR bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih baik dan bertanggung jawab.
Melalui kunjungan ini, Komisi III berharap terbangun komunikasi dan sinergi yang kuat antara DPR Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan guna memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri Ketua Komisi III Nakeus Muid, Wakil Ketua Komisi III Aloysius P. Siep, Sekretaris Komisi III Iskandar Tassa, serta anggota Erwin Beddu Nawaw, Yohanes E. Rumissing, Yustus Towansiba, Hendrik C. Ndandarmana, Frengki Mandacan, dan Mudasir Bogra.
Juga dihadiri oleh Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, wakil Bupati Mesak Inyomusi, Sekda dan jangan Pimpinan OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari Selatan.
(red/dn)
