Teluk Bintuni, doberainews – Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Eduard Orcomna, bersama Sekretaris Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Agustinus Orocomna, mengunjungi Kampung Morombuy dan Mekisefeb, Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Sabtu (21/2/2026).
Kunjungan itu menyoroti kondisi dua kampung yang hingga kini dinilai masih terisolasi dan tertinggal dari pembangunan yakni Kampung Morombuy dan Mekisefeb, Distrik Merdey.
Eduard mengatakan, akses menuju dua kampung tersebut masih sangat terbatas. Dari pusat Kabupaten Teluk Bintuni, rombongan harus menempuh perjalanan darat menuju ibu kota Distrik Merdey hingga Kampung Meriyep. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh sekitar 20 kilometer melintasi sungai, hutan, dan perbukitan menuju Morombuy dan Mekisefeb.
“Untuk sampai ke sana, kami harus melewati jembatan tali di atas sungai. Jika tidak berhati-hati, risikonya bisa fatal,” ujar Eduard.
Kondisi kampung, menurut dia, mencerminkan ironi di tengah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Teluk Bintuni. Rumah warga umumnya masih berbahan papan dan beratap jerami. Beberapa diantaranya sudah beratap seng. Layanan pendidikan dan kesehatan juga dinilai belum memadai.
Ia menyebutkan, meski terdapat sekolah di kampung tersebut, kehadiran guru tidak berlangsung rutin karena faktor jarak dan akses. “Jika guru ke kota bulan ini, bisa jadi baru kembali bulan berikutnya karena medan yang jauh. Selain itu, belum ada Puskesmas Pembantu, sehingga warga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan,” katanya.
Eduard menjelaskan, kedua kampung tersebut telah dimekarkan dan memiliki pemerintahan desa definitif sejak sekitar 50 tahun lalu, saat wilayah Teluk Bintuni masih bergabung dengan Kabupaten Manokwari. Namun, sejak Kabupaten Teluk Bintuni dimekarkan dan Provinsi Papua Barat terbentuk, pembangunan dinilai belum menjangkau Morombuy dan Mekisefeb secara optimal.
Minimnya infrastruktur jalan dan jembatan menjadi persoalan utama. Selain itu, fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, serta jaringan telekomunikasi dan internet juga belum tersedia secara memadai.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni segera membangun jalan dan jembatan yang menghubungkan Kampung Morombuy dan Mekisefeb dengan pusat distrik,” tegasnya.
Menurut Eduard, dengan APBD Teluk Bintuni Tahun 2026 mencapai sekitar Rp2,5 triliun, pemerintah daerah seharusnya mampu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, terutama bagi kampung-kampung yang telah lama terisolasi.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat memberi perhatian serius terhadap wilayah-wilayah terisolasi, khususnya di Distrik Merdey dan Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
“Kami berharap Gubernur Papua Barat memberikan perhatian serius terhadap kampung-kampung terisolasi. Hingga kini, dua kampung di Distrik Merdey belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai. Warga membutuhkan sentuhan pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Eduard mendorong anggota DPR Kabupaten Teluk Bintuni dari daerah pemilihan Merdey agar menyuarakan persoalan tersebut dalam rapat paripurna.
Ia juga berharap anggota DPR Papua Barat asal Teluk Bintuni serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat provinsi dan pusat, terutama terkait pembangunan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, listrik, dan jaringan internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar secara khusus di Teluk Bintuni, Papua Barat. (red/dn)
