Raja Ampat, doberainews – Anggota DPRK Raja Ampat jalur Otonomi Khusus (Otsus), Wolter Gaman, melaksanakan reses tahap I TA 2026 di Kampung Gow, Distrik Toplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Rabu (18/2/2026).
Kehadiran wakil rakyat dari daerah pengangkatan (dapeng) I itu disambut antusias masyarakat adat setempat. Dalam agenda tersebut, Wolter membawa “noken aspirasi” sebagai simbol penghimpunan suara dan harapan warga Kampung Gow.
Dalam dialog terbuka, Wolter mempersilakan warga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Sejumlah aspirasi mencuat, terutama terkait program bantuan dan kebutuhan infrastruktur dasar yang dinilai belum terealisasi secara optimal sejak 2019.
Masyarakat mempertanyakan kejelasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disebut terhenti sejak 2019 tanpa kepastian kelanjutan maupun transparansi alokasi anggaran. Warga meminta adanya klarifikasi dan tindak lanjut atas persoalan tersebut.
Selain itu, warga mengusulkan penempatan puskesmas di Kampung Gow untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan dasar. Mereka juga meminta pembangunan rumah dinas bagi tenaga medis guna menunjang pelayanan yang berkelanjutan.
Di sektor pendidikan, masyarakat mengajukan pembangunan rumah dinas bagi guru SD dan SMA agar tenaga pendidik dapat menetap dan fokus menjalankan tugas di kampung tersebut.
Aspirasi lain yang disampaikan berkaitan dengan pembangunan talud saluran kali untuk mencegah banjir serta talud pantai guna melindungi permukiman dari ancaman abrasi.
Wolter Gaman, yang merupakan perwakilan masyarakat adat Suku Ma’ya dari dapeng I, mengatakan reses menjadi langkah penting untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Penyerapan aspirasi ini menjadi fokus utama kami, terutama menyangkut infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Semua masukan akan kami rangkum untuk diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil reses akan disusun dalam dokumen pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRK sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
Kegiatan reses tersebut difasilitasi Sekretariat DPRK Raja Ampat, termasuk dukungan operasional untuk memastikan proses penyerapan aspirasi berjalan maksimal.
Menurut Wolter, reses perdana ini menjadi momentum penting untuk memetakan kebutuhan prioritas sekaligus membangun kepercayaan masyarakat adat terhadap lembaga legislatif. (flx/red)
