Manokwari, doberainews – Panitia Kerja (Panja) DPR Papua Barat menyerahkan Catatan dan Rekomendasi Strategis kepada Pimpinan DPR Papua Barat sebagai hasil telaah mendalam atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024 terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Ketua Panja LHP BPK 2024, Irsan Lie menjelasakan dari hasil telaah, Panja mengidentifikasi lima pola kelemahan mendasar dalam tata kelola keuangan daerah, yang meliputi;
Pertama, ketidaktepatan perencanaan dan penganggaran, Kesalahaan dalam pelaksanaan anggaran, lemahnya pertanggungjawaban, mekanisme penyaluran yang tidak sesuai serta kelemahan pada pengawasan internal.
Rekomendasi yang disusun bertujuan memulihkan keuangan daerah, memperkuat sistem anggaran, mendorong reformasi tata kelola terutama hibah dan bansos, serta meningkatkan efektivitas pengawasan melalui Inspektorat dan APIP.
Ketua Panja, Irsan Lie, menegaskan bahwa tindak lanjut atas temuan BPK RI harus menjadi bagian dari transformasi sistemik, bukan sekadar penyelesaian administratif.
Ia juga menyampaikan auto kritik terhadap DPR Papua Barat sendiri, dengan menyoroti perlunya peningkatan fungsi pengawasan legislatif agar lebih tajam, terstruktur, dan terukur.
Sebagai langkah konkret, Panja juga telah menyiapkan Matriks Tindak Lanjut Temuan BPK yang akan digunakan oleh seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Matriks ini disusun berdasarkan nomenklatur resmi LHP dan akan menjadi alat kerja utama dalam RDP, pemantauan triwulan, dan evaluasi lintas komisi maupun badan,”ucap Lie kepada media ini, Kamis (4/9/2025).
Panja berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara terukur agar pada tahun berikutnya dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebagai bukti nyata komitmen terhadap reformasi dan akuntabilitas publik. (red/rls)
