Manokwari, doberainews -Perjanjian Roma Agreement diselenggarakan pada 30 September 1962 sebagai kelanjutan dari Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang menimbulkan protes di Papua.
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mnukwar, Alexander Nekenem melalui Sekretaris Yunus Aliknoe mengatakan hari ini, (30/10/2024) Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Mnukwar menyelenggarakan diskusi dan Dikpol untuk generasi muda Papua yang belum memahami sejarah perjuangan kemerdekaan Papua. Komite ini memberikan protes terhadap perjanjian yang merugikan Papua.
“Diskusi ini menyoroti bahwa Perjanjian Roma yang ditandatangani oleh Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat mengatur mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan transfer Administrasi ke Indonesia,”katanya dalam keterangan yang diterima DoberaiNews.com
KNPB menegaskan bahwa kontrak Freeport dengan Indonesia sebelum Penentuan Pendapat Rakyat tidak demokratis.
Dalam diskusi tersebut, KNPB Mnukwar mengecam kejahatan Indonesia dan Amerika di Papua, serta menyatakan bahwa perjanjian ini melibatkan sedikit masyarakat Papua. Amerika mendukung Indonesia dalam PEPERA.
Diskusi dipimpin oleh Puan Noveria Pobe dan moderator Puan Marsella Dimi, dimulai dengan pemaparan sejarah 1 Desember 1961 dan Roma Agreement 30 September 1962.
Diskusi di asrama mahasiswa Amban Manokwari berlangsung aman sampai selesai. Dia berharap mahasiswa dan pemuda Papua harus membangun diskusi – diskusi terkait masa depan Papua dan nasib bangsa Papua.
Tak hanya itu, KNPB menyatakan bahwa Papua harus bersatu dan melawan, tanpa berharap pada dukungan dunia internasional atau PBB. Indonesia harus bertanggung jawab atas tindakannya di Papua selama 25 tahun. Rakyat Papua harus lebih sadar dan melawan sistem global yang mendukung kejahatan kriminal Indonesia dan Amerika di Papua.
Demi pengakuan hak politik Papua Barat Merdeka, KNPB didirikan tahun 2009 dan menjadi wadah perjuangan rakyat Papua Barat.
Reporter : Charles Maniani
