Manokwari, doberainews – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat kian berlanjut kini memasuki tahapan 5 besar ke 3 besar.
Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Provinsi Papua Barat diminta untuk tetap konsisten pada aturan main dengan memperhatikan amanat UU Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
“Kami mendukung proses seleksi terbuka yang benar – benar bersih, adil, jujur dan bermartabat. Kami harap mereka yang lolos adalah para calon pejabat yang benar – benar memiliki kompentensi dan keahlian serta track record di bidangnya,”ucap Ronald Mambieuw, Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat kepada media ini, Rabu (19/6/2024)
Ronald meminta panitia seleksi untuk menggunakan pendekatan Otonomi khusus dalam memberdayakan orang asli Papua. “Kami harap panitia seleksi harus melindungi SDM orang asli Papua yang mencari jabatan melalui seleksi ini. Panitia dapat menggunakan pendekatan Otsus untuk meloloskan anak asli Papua sehingga anak – anak Papua bisa duduk di jabatan – jabatan strategis tersebut,”katanya.
Menurutnya, pimpinan OPD ialah pejabat teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan para pejabat yang terpilih ialah orang – orang yang dekat dengan masyarakat dan mengenal wilayah pelayanannya.
“Kami harap anak asli Papua yang jabat kepala OPD karena mereka yang mengetahui kondisi sosial budaya, ekonomis dan geografis orang Papua. Apagunanya gubernur, atau Sekda Orang asli Papua, tapi pelaksana teknisnya adalah orang yang tidak mengetahui kondisi sosial masyarakat dan daerah, akan berdampak pada realisasi program pembangunan ,”ujarnya.
Karena itu, ia mendesak panitia seleksi untuk memberikan kesempatan kepada anak – anak asli Papua yang layak untuk duduk di posisi – posisi tersebut guna mengabdi bagi bangsa dan negara di Provinsi Papua Barat.
Ditambahkan beberapa dinas – dinas yang memiliki sentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Pendidikan, kesehatan, perhubungan, Perikanan dan Kelautan, Pertanian dan Perkebunan serta Pekerjaan umum dan perumahan Rakyat harus dijabat oleh Orang asli Papua.
“Kami harap dinas – dinas itu harus dijabat oleh Orang asli Papua agar ketika ada aksi dan reaksi dari masyarakat, jangan melempar tanggungjawab ke gubernur atau sekda tetapi kepala OPD sudah bisa memahami masalah dan dapat menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat,”tutur Ronald.
Ronald menegaskan Parlemen Jalanan sebagai Ormas pengawas kebijakan publik telah ikut mengawasi proses seleksi terbuka tersebut.
“Selain indikator nilai, kami harap Panitia juga mengedepankan amanat Otsus untuk mempromosikan OAP duduk di OPD- OPD tersebut,”pintanya.
Sejumlah posisi pimpinan OPD yang dilelang dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut diantaranya; Sekretaris MRP Papua Barat, Sekretaris DPRD, Asisten Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Otsus Setda Papua Barat, Kepala BKD, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas PMK, Dinas PTSP, Biro Hukum Setda Papua Barat, Biro Kesrah, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Barat.
Red/dn
