Manokwari, doberainews – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua Barat, Nakeus Muid, meminta pemerintah pusat mengevaluasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat. Ia menilai pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan anggaran jika tidak diawasi pemerintah daerah.
“Kami meminta pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan MBG di daerah serta melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan implementasinya. Jika terjadi persoalan di lapangan, yang berhadapan langsung dengan masyarakat adalah pemerintah daerah, bukan Badan Gizi Nasional atau pihak ketiga,” kata Nakeus kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan setelah hampir dua tahun program tersebut berjalan. Pemerintah, kata dia, perlu menyampaikan secara terbuka dampak nyata program itu terhadap siswa.
“Perlu disampaikan hasilnya. Apakah dengan MBG kecerdasan siswa meningkat, status gizi membaik, keterampilan bertambah, atau angka putus sekolah menurun dibanding sebelum program ini berjalan,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPR Papua Barat itu juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran di daerah yang terjadi bersamaan dengan pelaksanaan program tersebut.
“Jika program ini tidak menunjukkan hasil yang signifikan, sebaiknya dihentikan dan diganti dengan program pendidikan gratis, pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, serta peningkatan kualitas SDM siswa dan kesejahteraan guru,” tuturnya.
Nakeus menilai pengelolaan program MBG tidak seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga. Menurutnya, pengelolaan yang melibatkan sekolah dan orang tua siswa lebih tepat serta berpotensi meminimalkan penyalahgunaan anggaran.
“Jika dikelola pihak ketiga biasanya bersifat profit sehingga rawan penyimpangan. Akan lebih baik jika dikelola langsung oleh sekolah bersama orang tua siswa,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD selama ini tidak dilibatkan dalam pengawasan program MBG. Pelaksanaan program tersebut, kata dia, langsung dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional dengan pihak ketiga seperti koperasi atau yayasan.
“DPRD yang memiliki fungsi pengawasan saja tidak pernah dilibatkan. Namun ketika terjadi masalah di lapangan, pemerintah daerah yang harus menanggung dampaknya,” ujarnya.
Nakeus menambahkan, di sejumlah wilayah Papua Barat, khususnya di Kabupaten Pegunungan Arfak, program MBG bahkan mendapat penolakan dari masyarakat karena berkaitan dengan aspek adat dan budaya setempat.
“Di Pegunungan Arfak ada pertimbangan adat dan budaya terkait jenis makanan, sehingga masyarakat menolak program tersebut,” katanya.
Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional membahas kembali implementasi program tersebut bersama pemerintah daerah guna mencari skema yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.
Ia juga mempertanyakan dampak riil program MBG terhadap angka putus sekolah di Papua Barat.
“Selama hampir dua tahun program ini berjalan, apakah benar mampu menurunkan angka putus sekolah di Papua Barat? Jika tidak, pemerintah perlu mencari skema yang lebih optimal untuk mengurangi angka putus sekolah sekaligus meringankan beban biaya pendidikan siswa di Tanah Papua,” pungkasnya. (red/dn)
