Manokwari, doberainews – Polda Papua Barat menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama organisasi kepemudaan (OKP), badan eksekutif mahasiswa (BEM), dan elemen mahasiswa se-Papua Barat, Rabu (25/2/2026) petang.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Cafe Laut Mansinam Beach Hotel, Kabupaten Manokwari, dihadiri sekitar 35 mahasiswa serta sejumlah aktivis dan perwakilan organisasi kemahasiswaan.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Dr. Sulastiana, Karo Ops Kombes Pol. Erwin Irwan, Dir Intelkam Kombes Pol. Sigit Hariyadi, serta Dir Samapta Kombes Pol. Franky Samuel Lopulalan.
Acara diawali dengan kultum oleh Ustad Mutarom pada pukul 18.15 WIT, dilanjutkan buka puasa bersama, shalat Magrib berjemaah, dan makan malam bersama.
Dalam sambutannya, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Sulastiana menekankan pentingnya membangun pola sikap dan pola tindak yang berorientasi pada kemanfaatan sosial.
“Dalam konteks sosial kita semua sama dalam bertindak. Ketika menyuarakan kebutuhan masyarakat, kita harus mampu membangun komunikasi yang baik agar hubungan antarmanusia menjadi keberkahan,” ujarnya.
Ia juga mengajak mahasiswa dan aktivis untuk menjadi pionir dalam memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat Papua Barat. Menurut dia, peran mahasiswa dapat menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui jalur koordinasi yang tepat dengan kepolisian.
“Rekan-rekan dapat menjadi mata, telinga, dan lisan masyarakat. Jika ada hal yang tidak bisa disampaikan langsung, bisa dikoordinasikan dengan Polda Papua Barat,” katanya.
Selain itu, ia berharap silaturahmi yang terjalin dapat memperkuat hubungan emosional antara kepolisian dan mahasiswa demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.
Dalam sesi dialog, sejumlah mahasiswa menyampaikan pertanyaan dan masukan. Galang Pahala menyoroti akses pengaduan resmi bagi mahasiswa terkait dugaan kasus korupsi.
Menanggapi hal itu, Wakapolda menjelaskan bahwa akses data perkara dapat ditelusuri melalui situs resmi instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun kejaksaan, sehingga laporan yang disampaikan memiliki dasar data yang jelas.
Sementara itu, Natalia Mondigir mempertanyakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SPPG Polri. Wakapolda menjelaskan bahwa TNI dan Polri memfasilitasi penggunaan lahan dinas karena keterbatasan lokasi sukarela dari masyarakat atau pemerintah daerah.
Ia menegaskan TNI/Polri turut mendukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis.
Mahasiswa lainnya, Abraham, menyinggung persoalan pungutan liar dan parkir liar di Pasar Sanggeng serta pengelolaan limbah program makan bergizi gratis (MBG).
Menurut Wakapolda, saat ini Polda Papua Barat tengah melaksanakan operasi pekat untuk memberantas premanisme.
Terkait limbah MBG, kata Wakapolda limbah yang dihasilkan merupakan limbah organik berbasis pangan lokal dan dapat diolah menjadi eko enzim agar lebih bermanfaat.
Tak hanya itu, Thomas Sanadi juga menyampaikan telah melaporkan dugaan korupsi pembangunan rumah di Kabupaten Teluk Bintuni.
Menanggapi hal itu, Wakapolda mengingatkan pentingnya validitas data agar laporan dapat diproses secara jelas dan akuntabel.
Sementara itu, Ronald Mambiauw mengapresiasi langkah Polda Papua Barat dan berharap sinergi serta koordinasi terus diperkuat.
Acara ditutup dengan penyerahan bingkisan kepada perwakilan BEM, OKP, dan aktivis di Manokwari, Papua Barat. (rls/red)
