Teluk Bintuni, doberainews – Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat mengecam buruknya kondisi infrastruktur dasar di Kampung Meriyeb dan Kampung Morombui, Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kegagalan negara dalam menghadirkan pembangunan yang adil di wilayah pedalaman Papua Barat, meski dana otonomi khusus (Otsus) terus digelontorkan dalam jumlah besar.
Salah satu persoalan krusial yang disoroti adalah keberadaan jembatan tali gantung berbahan rotan yang hingga kini masih menjadi satu-satunya akses penghubung antara Kampung Morombui, Mekyesefeb, dan Kampung Meriyeb. Jembatan tersebut menjadi jalur utama mobilitas masyarakat, termasuk untuk mengangkut bahan bangunan dan kebutuhan pokok secara manual.
Eduard Orocomna Anggota MRP Papua Barat menuturkan, seluruh logistik warga harus dipikul oleh tenaga manusia dengan berjalan kaki menempuh jarak sekitar 20 kilometer dari Kampung Meriyeb menuju Morombui dan Mekyesefeb. Kondisi ini dinilai tidak manusiawi dan menunjukkan ketimpangan pembangunan yang serius.
“Kondisi ini bukan terjadi satu atau dua tahun terakhir. Ini sudah berlangsung sejak wilayah tersebut masih menjadi bagian dari Kabupaten Manokwari, berlanjut setelah Teluk Bintuni dimekarkan pada 2003, hingga Papua Barat dimekarkan pada 2006, dan terus terjadi sampai sekarang,” ujar Eduard Orocomna anggota MRP Papua Barat dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, hingga 2026 pemerintah belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat pedalaman Distrik Merdey dan Moskona. Jalan penghubung antarkampung masih berupa jalan setapak. Meski terdapat pembukaan jalan, jalur tersebut belum dapat dilalui kendaraan. Akses listrik dan jaringan telekomunikasi pun belum menjangkau wilayah tersebut.
“Jalan masih setapak, jembatan masih tali, listrik belum masuk, apalagi internet. Ini menunjukkan ketimpangan yang nyata antara wilayah perkotaan dan pedalaman Papua Barat,” katanya.
MRP Papua Barat secara tegas mempertanyakan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana Otsus yang selama ini diklaim sebagai instrumen utama percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.
“Dengan dana Otsus yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah sejak diberlakukan, kami mempertanyakan ke mana arah dan dampak dana tersebut. Mengapa masyarakat di pedalaman Papua Barat masih hidup dalam keterisolasian ekstrem?” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara dan pemerintah. Bahkan, Eduard menyebut ketimpangan pembangunan ini berpotensi memperdalam rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat Papua.
Sebagai Angggota MRP Papua Barat, Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana Otsus serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Distrik Merdey dan Moskona, termasuk pembangunan jalan dan jembatan permanen, penyediaan listrik, serta akses jaringan telekomunikasi.
Selain itu, Ia juga meminta Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk mengambil langkah konkret agar masyarakat Kampung Meriyeb dan wilayah pedalaman Teluk Bintuni dapat merasakan pembangunan yang setara dengan daerah lain di Papua Barat. (rls)
