Manokwari, doberainews – Masyarakat adat dari tiga distrik di wilayah pegunungan Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, melayangkan aspirasi resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Mereka mendesak pemerintah untuk segera memutus rantai isolasi wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan permanen di Distrik Moskona Barat, Moskona Utara, dan Moskona Utara Jauh.
Aspirasi tersebut disampaikan oleh Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat perwakilan Suku Moskona, Eduard Orocomna, melalui surat resmi yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Barat, Selasa (6/1/2026).
Eduard menegaskan bahwa hingga saat ini, kondisi infrastruktur darat di wilayah Moskona sangat memprihatinkan. Ketiadaan akses yang layak tidak hanya melumpuhkan mobilitas warga, tetapi juga menghambat distribusi logistik serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan.
“Kami melihat adanya ketimpangan pembangunan yang masih terpusat di wilayah perkotaan. Pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, tidak boleh ‘tutup mata’ terhadap kondisi masyarakat di pedalaman Moskona,” ujar Eduard dalam keterangan tertulisnya.
Selain persoalan ekonomi, pembangunan infrastruktur di wilayah Moskona dinilai memiliki nilai strategis secara geopolitik dan keamanan. Mengingat wilayah tersebut kerap menghadapi tantangan stabilitas keamanan, kehadiran pembangunan nyata dianggap sebagai representasi kehadiran negara.
Menurut Eduard, pembangunan jalan dan jembatan beton bukan sekadar soal aksesibilitas, melainkan juga bentuk jaminan kesejahteraan dan stabilitas sosial. “Negara harus hadir secara nyata melalui pembangunan untuk menjamin rasa aman dan sejahtera bagi warga di sana,” tambahnya.
Aspirasi yang disampaikan kepada MRP Papua Barat dan DPRP Papua Barat antar lain;
Pertama: Mendesak alokasi APBD Kabupaten dan Provinsi untuk pengerasan ruas jalan di wilayah Moskona.
Kedua: Jembatan Beton: Pembangunan jembatan permanen guna menghubungkan distrik-distrik yang selama ini terisolasi total saat musim penghujan.
Ketiga : Peninjauan Lapangan: Meminta Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni untuk segera turun ke lapangan guna memetakan titik-titik kerusakan yang memerlukan penanganan darurat.
“Kami berharap aspirasi ini direspons dengan tindakan nyata. Pemerataan pembangunan harus menyentuh seluruh wilayah Papua Barat tanpa terkecuali, termasuk kami yang berada di pegunungan,” tegas Eduard.
Surat aspirasi ini juga ditembuskan kepada Ketua DPR Papua Barat di Manokwari dan Bupati Teluk Bintuni di Bintuni sebagai bentuk koordinasi lintas instansi agar persoalan isolasi wilayah ini segera mendapatkan solusi permanen.
