Sorong, doberainews – Pemerintah memastikan Informasi terkait kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas penambangan Nikel di Kabupaten Raja Ampat adalah informasi bohong (Hoaks).
Keterangan itu disampaikan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu dalam konferensi pers usai mengawal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia bersama Bupati Raja Ampat, Oridecko I Burdam, Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu, serta jajaran pejabat melakukan kunjungan ke Raja Ampat, Sabtu (7/6/2025).
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menegaskan kondisi lingkungan di Raja Ampat tidak mengalami kerusakan seperti yang diinformasikan dalam platform berbagai media sosial.
“Tadi kita sudah sampai di Pulau Gag, informasi yang beredar bahwa laut itu warna coklat, tapi kita sampai disana, lautnya warna biru, terus informasi terkait kondisi Fianemo juga sama, jauh dari area pertambangan. Area pertambangan di Pulau Gag sangat baik, perusahaan sudah melakukan ekploitasi dan reboisasi hingga reklamasi juga, kewajiban itu sudah dipenuhi semua. Jadi pemberitaan itu adalah hoaks,”tegas Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dalam konferensi pers bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di salah satu Hotel di Kota Sorong, Sabtu (7/6/2025).
Pemerintah memastikan infomasi yang beredar terkait kondisi lingkungan di Raja Ampat yang tercemar bukan berasal dari Raja Ampat. “Mereka ambil [Foto dan Video] dimana, kita juga tidak tahu, tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gag,”jelasnya.
Elisa mengakui dalam kunjungan tersebut Pemerintah telah bertemu dengan masyarakat sekaligus mendengar langsung suara masyarakat adat di area penambangan.
“Kita sampai disana [Pulau Gag], bertemu langsung dengan masyarakat, baik orang besar, kecil, tua, muda, mereka menangis minta Pak Menteri tidak boleh menutup investasi pertambangan, tapi dilanjutkan,”ungkapnya.
Elisa menegaskan pemerintah akan tetap merespon aspirasi masyarakat untuk melanjutkan pertambangan guna mensejahterakan masyarakat. “Kita hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa musti membuat rakyat susah,” jelasnya.
Bupati Kabupaten Raja Ampat, Oridecko I. Burdam menerangkan infomasi yang dipublikasikan terkait kondisi kerusakan lingkungan hidup di Raja Ampat, tidak benar.
“Informasi yang hari ini viral, ternyata kita tidak temukan seperti itu. Saya apresiasi kepada PT. Gag Nikel yang sehat dalam Pengawasan AMDALnya,”ucapnya.
Oridecko mengakui masyarakat mengharapkan pemerintah melalui Menteri ESDM agar tidak menutup investasi pertambangan melainkan dilanjutkan.
“Saya tambahkan, kedepan kita lakukan pengawasan AMDALnya agar lebih baik lagi kedepan. Kondisi lingkungan di Pulau Gag, bersih dan jernih seperti yang tadi kita saksikan disana,”jelasnya.
Bupati Rja Ampat mengajak semua pihak menjaga Raja Ampat, mempublikasikan kondisi lingkungan Raja Ampat yang masih bersih dan sehat agar tidak berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke wilayah itu.
Senada Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu menambahkan berdasarkan hasil pantauan langsung Menteri ESDM bersama rombongan dan sejumlah pimpinan di Provinsi Papua Barat Daya memastikan informasi yang beredar terkait kondisi kerusakan lingkungan, tidak benar.
Karena itu, Alfons mengajak masyarakat untuk mendukung program pemerintah daerah melalui investasi guna menopang pendapatan asli daerah yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saudara – saudara yang ada di Papua Barat Daya, mari kita berfikir positif untuk mendukung program pemerintah daerah melalui investasi, mengangkat PAD dan membangun pertumbuhan ekonomi.
MRP akan endorong bersama pemerintah dan DPRP agar membuat kebijakan Perdasus dan Perdasi dalam memproteksi investasi di daerah. “Masyarakat di wilayah pertambangan bukan saja sebagai buruh lepas tetapi bisa ikut terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di dalamnya. Kehadiran investasi juga harus memperhatikan kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat,”ucap Alfons.
Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia menerangkan sebanyak lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan di Kabupaten Raja Ampat. Namun hanya satu Perusahan saja yang berproduksi di Pulau Gag Distrik (Kecamatan) Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Sementara yang lainnya belum berproduksi.
“Kita kunjungi di area pertambangan yang berproduksi sebab pencemaran terjadi dari perusahaan yang sudah berproduksi. Dari lima perusahan, hanya satu saja yang berproduksi. Memang Tahun 2024 ada satu perusahaan lagi yang berproduksi, namun di Tahun 2025 tidak berproduksi lagi,”. jelasnya.
Walaupun demikian, Bahlil menambahkan pemerintah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. “Saya akan konsultasi, rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) untuk mengecek detailnya agar ada keputusan lebih lanjut. Kita tentu menghargai aspirasi dan pandangan dari Gubernur, Bupati dan Ketua MRP seperti yang sudah disuarakan,”katanya.
Terkait dengan AMDAL, kata Bahlil akan ada tim teknis yang akan melakukan pengecekan secara detail melalui dari kementerian terkait,”pungkasnya.(rls/dn)
