Manokwari, doberainews – Sejumlah Pengurus National Paralympic Committee (NPC) Indonesia pertanyakan sekaligus menolak penunjukan Pelaksana Tugas Ketua oleh Ketua Umum NPC Indonesia.
Menurut mereka beberapa nama pengurus NPC Papua yang diusulkan sebagai pelaksana tugas kepada Ketua Umum NPC Indonesia namun tidak direspon. Bahkan mereka telah melaksanakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musoprovlub) dan menetapkan Fernandus Koromat, menggantikan almarhum Lewi Raubaba untuk sisa masa bakti 2020 – 2025 namun tidak diindahkan oleh Pengurus Pusat NPCI.
Yordan Raubaba, Ketua Bidang Prestasi (Binpres) NPC Papua Barat, masa Bakti 2020 – 2025 menerangkan sejak sepeninggal (Alm) Lewi Raubaba pada 8 Mei 2023 maka sesuai AD/Art pasal 16 ayat 3 menerangkan bahwa apabila Ketua berhalangan tetap maka jabatan ketua diambil alih oleh Sekretaris sambil melakukan komunikasi dengan Ketua Umum NPC Pusat guna mempersiapkan pelaksanaan Musprovlub untuk mengangkat ketua yang baru hingga sasa masa jabatan periode tersebut.
Atas dasar itu, kata dia pada tanggal 18 Juni 2024, melalui rapat internal pengurus NPC Papua Barat bersama Cabor menunjuk Glen Wanggai sebagai Pelaksana Tugas namun tidak ditolak oleh Pengurus Pusat dengan alasan bukan penyandang Disabilitas.
Atas konfirmasi terkait tersebut, pada 17 April 2024, Sekretaris NCP Papua Barat bersama jajaran pengurus NCP Papua Barat dan perwakilan 6 Cabor mengeluarkan surat kepada Ketua Umum NCP Pusat perihal permohonan penunjukan Lukas Rumadas, jabatan sebagai wakil sekretaris NPC Papua Barat sebagai Pelaksana tugas. Bahkan usulan tersebut juga mendapat dukungan dari Kapala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat melalui surat Nomor 008/91/DKO-PB/V/2024 perihal rekomendasi pelaksana tugas Ketua NPC Papua Barat yang ditujukan kepada Ketua Umum NPC Pusat namun ditolak karena yang bersangkutan bukan penyandang disabilitas.
Atas dasar itu, sehingga pada 24 Mei 2024 pengurus Harian NPC Papua Barat mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Wakil I Bidang Organisasi, Yoos Maryen dan wakil Ketua II Yordan Raubaba mengusulkan Fernandus Koromat, jabatan sekretaris Umum NPC Papua Barat kepada Ketua Umum NPC Pusat untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas sambil mempersiapkan pelaksanaan Musprovlub NPC Papua Barat.
Namun ditengah pengusulan tersebut, diduga Benone Rahaor yang bukan pengurus harian NCP Papua Barat melakukan komunikasi terselubung dengan Pengurus NCP Pusat sembari melakukan upaya – upaya mengambil alih kepengurusan NCP Papua Barat dengan melakukan pembusukan terhadap Pengurus NPC Papua Barat. Sehingga pada tanggal 28 Mei 2024, Ketua Umum Pengurus Pusat NCPI mengeluarkan Surat Keputusan nomor 13/NPC-Ina/SKEP/V/2024 tentang pengangkatan pelaksana tugas NPCI Papua Barat atas nama Benone Rahaor, tanpa sepengetahuan pengurus NCP Papua Barat.
Atas keputusan tersebut, kami merasa keberatan sebab berdasarkan saran pengurus Pusat, Pengurus NPC Papua Barat telan melakukan berbagai langkah – langkah untuk mencari solusi dalam mempersiapkan atlet dan Cabor guna mengikuti Peparnas yang akan digelar di Solo Jawa Tengah dalam waktu dekat.
“Kami tidak vakum, sebab selama itu, pengurus bekerja aktif, dengan melakukan usulan dan lobi – lobi anggaran, mengusulkan anggaran Operasional Organisasi senilai 1,5 miliar ke Provinsi Papua Barat, mengusulkan anggaran Peparnas dan melakukan lobi ke sejumlah perusahaan di Papua Barat seperti BP Tangguh dan lain – lain,”ucap Yordan Raubaba, Ketua Bidang Prestasi (Binpres).
Disisi lain, kata Yordan pengurus juga telah melakukan langkah – langkah organisatoris guna mengusulkan nama – nama pengurus sebagai Plt guna mempersiapkan Musprovlub NPC Papua Barat. Sehingga pada 24 Juni 2024, telah dilakukan Musorprovlub dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan olahraga untuk membuka acara resmi dan dihadiri oleh 6 Cabang Olahraga Paralympic di Papua Barat.
Hasil Musprovlub, Forum menetapkan Sekretaris NPC Papua Barat, Ferdinandus Koromat sebagai Ketua Terpilih NPC Indonesia, Provinsi Papua Barat sisa masa bakti 2020 – 2025. Usulan itu disampaikan kepada Pengurus Pusat namun ditolak, tidak diindahkan.
“Kami kaget ketika, informasi beredar bahwa Saudara Bonone Rahaor telah mendapat SK dari Pengurus Pusat sebagai Pelaksana Tugas NPCI Papua Barat. Sehingga kami lakukan keberatan dan lapor di Polisi guna menyelesaikan masalah internal tersebut. Dan kami lakukan mediasi di Kantor Polisi namun tidak dihadiri oleh saudara Benoni Nahor,”ungkapnya.
Disisi lain, Benoni Nahor Kata Raubaba tidak pernah melakukan kordinasi baik dengan Pengurus NPC Papua Barat, namun ketika menerima SK tersebut membentuk tim secara terpisah dan melakukan upaya – upaya persiapan Pelaksanaan Perpanas.
“Dana operasional NPC Papua Barat (Bukan Dana Perparnas) yang kami usulkan kepada Pemerintah Provinsi, mereka (Benoni -red) bersama Kepala Dinas Pemuda dan olahraga keluarkan secara diam – diam tanpa sepengetahuan Pengurus NPC yang setengah mati kerja keras, ribut saat Paripurna DPRP di Hotel Oristom sehingga mendapat dukungan. Ternyata, saat ini mereka keluarkan diam- diam tanpa sepengetahuan pengurus,”kesalnya.
Dia berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak mencarikan anggaran Perpanas sambil menunggu penyelesaian internal Pengurus NPCI Papua Barat.
“Saya juga berharap Bapak Gubernur Papua Barat, tidak mencairkan anggaran Perparnas sebelum dilakukan penyelesaian internal Pengurus NPCI Papua Barat. Sebab persoalan ini akan berdampak kepada semua Atlet yang telah kami siapkan untuk mengikuti Perparnas di Solo nantinya,”harap Raubaba.
Selain itu, Raubaba meminta juga meminta Gubernur Papua Barat guna memediasi konflik internal antara Pengurus NPCI Papua Barat.
Terkhir, Raubaba mendesak Aparat Penegak hukum (Polisi) untuk memediasi pertemuan dengan Benoni Nahor sebelum dicari oleh Pengurus NPCI Papua Barat dan para atlet.
Hans Mandacan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat yang dikonfirmasi media ini, menerangkan informasi tersebut telah diketahui pihaknya.
“Tadi mereka sudah datang ketemu dengan kami disini untuk mengadukan masalah tersebut. Namun pada prinsipnya, ini masalah internal organisasi NPCI sehingga kami tidak mau ikut campur sebab kami pemerintah hanya fasilitator saja,”ujarnya.
Hans juga mengakui dia telah membuka Musprovlub NPC Papua Barat. “Waktu itu, saya tidak tahu, jadi saya yang hadir atas nama gubernur untuk membuka Musoprovlub yang digelar oleh Pengurus NPC Papua Barat. Nanti saat saya mau usulkan ke NPCI Pusat, ditolak karena katanya sudah ada SKnya. Bahkan saya komunikasi sampai tiga kali, tetap saja ditolak karena sudah ada SKnya,”ungkap Hans Mandacan.
Kaitannya dengan Anggaran yang dicarikan, Hans menegaskan sesuai dengan aturan maka pengurus yang mendapat SK yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan anggaran tersebut. “Mereka dari keuangan saat konfirmasi terkait anggaran, saya sampaikan bahwa sesuai dengan SK, agar jangan kita melanggar aturan,”jelasnya.
Disisi lain, Hans menyarankan agar kedua kubu baik Kubu Musorprovlub dan Kubu Benone untuk duduk bersama menyelesaikan masalah guna mempersiapkan Atlet untuk mengikuti Peparnas yang akan digelar di Solo Jawa Tengah, nantinya,”pungkas Hans Mandacan.
Media ini sedang membangun Komunikasi dangan Ketua NPCI SK NPCI Pusat, Benone Rahaor guna mengkonfirmasi informasi tersebut. (Red/dn)
