Manokwari, doberainews – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) meminta masyarakat untuk mengadu ke Polda Papua Barat terkait hasil seleksi Casis Bintara dan Tamtama Polri Polda Barat Tahun Anggaran 2024.
Ketua Panja MRPB Afirmasi TNI Polri, Ismael Watora mengungkap masyarakat pertanyakan hasil seleksi Casis Bintara dan Tamtama Polri TA 2024 kuota Polda Papua Barat.
“Sejujurnya, kami MRP ini sudah lepas tangan, sebab hubungan yang ingin kita bangun dengan Polda agar menjaga situasi Kamtibmas pasca pengumuman hasil namun kami tidak diberikan ruang itu,”ucap Ismael Ibrahim Watora kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).
Ismael menerangkan hubungan relasi antara MRP dan Polda tidak terbangun padahal MRP sendiri telah membentuk Tim Panja Afirmasi TNI/Polri dengan harapan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.
“Kalau ada orang tua Casis yang tidak puas dengan hasil seleksi, silahkan tanya langsung kepada Polda, sebab ruang yang kami bangun namun tidak ada komunikasi dengan MRP,”ujarnya.
Diketahui formasi reguler seleksi Bintara dan Tamtama Polri Polda Papua Barat TA 2024 sebanyak 1000 kuota. “Kita tidak diberikan ruang, jadi kita tidak tahu kuota formasi Tahun ini, namun dari informasi di media bahwa sebanyak 1000 kuota, 500 di Papua Barat dan 500 di Papua Barat Daya. Katanya Di tahun – tahun mendatang juga nanti ada formasi, tapi kami tidak tahu sebab MRP tidak diberi ruang untuk ikut mempresur seleksi Bintara Tahun ini,”ungkapnya.
Padahal Watora mengungkap sesuai amanat UU Otsus mesti dilibatkan dalam setiap kebijakan di Papua apalagi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adat.
“Kami harap tahun – tahun mendatang, MRP bisa dilibatkan untuk membekap masalah – masalah seperti ini,”harapnya.
Anggota MRPB Pokja Perempuan Perwakilan Pegaf, Dina Isba mengaku kecewa dengan hasil seleksi Casis Bintara Polri Tahun Anggaran 2024.
“Memang kami tahu reguler, tapi kami minta Kapolda untuk menjelaskan kepada masyarakat sebab kami (MRP) selama ini tidak melibatkan. Karena itu, sesuai aspirasi masyarakat, silahkan tarik kembali 9 orang yang lulus dan kami minta Kapolda untuk turun ke Pegaf jelaskan kepada masyarakat.
Dina berharap masyarakat berkordinasi dengan Pemerintah Daerah sehingga mendapat penjelasan terkait dukungan anggaran kepada Polres dan Polda Papua Barat.
“Nanti kita (MRP) bersama kepala – kepala suku ketemu DPRD dan Bupati pertanyakan anggaran yang kita bantu Polres, tapi kenapa anak – anak Pegaf tidak lolos, bantuan – bantuan itu kami harap agar kami punya anak – anak diakomodir,” harapnya.
Senada, Ketua Pokja Perempuan, Selfiyana Nuham mengaku kecewa dengan sikap Polda Papua Barat. Menurutnya, Polda harus bekerjasama dengan MRP Papua Barat dalam rangka kebijakan terkait OAP di Papua Barat.
“Sebenarnya saya kecewa dengan Polda Papua Barat. Kami sudah bentuk Panja, namun Polda tidak bekerjasama dengan kami, jadi kami juga tidak bisa bantu Polda dalam menjawab aspirasi masyarakat adat,”ujar Sefiyana Nuham.
Nuham juga meminta Kapolda Papua Barat untuk menjelaskan secara baik kepada masyarakat sehingga menghindari polemik yang berlebihan. “Polda harus jelaskan secara transparan kepada masyarakat, kuota di setiap Kabupaten berapa, biar masyarakat tidak berprasangka negatif terhadap Polda dan MRP,”ujarnya.
Ketua Pokja Perempuan ini menagih janji Kapolda Papua Barat atas langkah prioritas kepada orang asli Papua. “Saya kecewa dengan hasil ini, sebab salah satu Casis perempuan Arfak, marga Indouw yang miliki nilai bagus tapi digugurkan jadi saya nilai tidak adil. Saya tagih janji Kapolda untuk prioritaskan anak Papua,”tandasnya.
(red/dn)
