Manokwari, doberainews – Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) yang dihadiri oleh 9 Provinsi yakni DKI, Aceh, Jogja, Papua, Papua Barat dan Empat Provinsi Baru di Tanah Papua, diharapkan menjadi Forum pertukaran informasi pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan daerah terutama di Tanah Papua.
PJ Gubernur Papua Barat, Drs. Paulus Waterpauw menegaskan, Papua Barat dan Tanah Papua mesti banyak belajar dari provinsi daerah khusus lebih maju dan berkembang di Indonesia.
Wajar, kita bertanya, banyak belajar dari Provinsi yang mendapat status otonomi khusus di Indonesia. Kita baru lahir wajar kita terlambat dari mereka lebih maju. Karena mereka lahir duluan jadi program mereka berhasil dan daerahnya lebih maju.
Kita benahi semuanya segala aspek progres pembangunan, sehingga Papua Barat, Tanah Papua lebih maju lagi sama seperti daerah lainnya. Kemajuan suatu daerah, butuh dukungan kolaborasi semua pihak,”kata Paulus Waterpauw dalam acara Rakor FORDASI yang digelar di Manokwari, Papua Barat Senin (26/9/2023).
Dia berharap, butuh komitmen kerjasama tingkatkan daya saing hal skala prioritas di tindaklanjuti bersama tim kerja dari masing-masing provinsi.
“Momen bersama jangan sebatas silaturahmi, menjalin hubungan komunikasi, saya pikir ada banyak hal yang dituangkan forum bersama ini ,”harapnya.
Setelah provinsi, kita undang bupati/walikota, melakukan kerjasama dalam hal operasional langsung dikerjakan.
“Pak presiden inginkan kita kerja. Kerja inilah diharapkan gunakan momen, pikiran ide dan gagasan kebijakan dalam kemaslahatan masyarakat dan pembangunan di tanah Papua,”ujarnya.
Dipaparkan asosiasi terbentuk 6 provinsi ke depan akan dipandu oleh BP3OKP menjembatani buah pikir kita semua. Walaupun konsep berbeda namun satu persepsi, kita satukan pikiran bersama menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Ini momentum jadi batu loncatan kita semua. Semua kebijakan kita dorong, ini harapan di realisasikan pemerintah pusat dalam hal presiden, wakil presiden dan kementrian terkait lainnya,” ucapnya.
Lanjutnya, konsep di susun bersama green desain membangun kebersamaan 20 tahun mendatang. Bersamaan Otsus ini. Kemudian peta jalan, 5 tahun ke depan.
“Saya kira itu bagian-bagian di bahas lebih lanjut. Tentu di butuhkan kolaborasi semua pihak. Ke depan memetahkan potensi kita punyai. Kita lihat di Papua Barat misalnya Tambang Gas di BP Tangguh di Bintuni di berikan kewenangan kelola. Tapi gak punya daya, dan kemampuan butuh kerjasama provinsi lainya seperti itu, “tuturnya.
Misalnya Papua Tengah Sisa Hasil Tambang pasir tering buangan dari olahan tembaga, mas perak di Tembagapura. Ternyata di manfaat untuk kita semua. Sebagai bagian penting dalam mengelolanya.
Mungkin Papua Tengah memproduksi itu, kita sini ada pabrik semen membawa kebijakan bapak Presiden, BBM 1 harga dan semen 1 harga bagian-bagian mau di bahas bersama provinsi dan kabupaten kota.
“Saya berharap provinsi di bawah naungan Desentralisasi ini saling mendukung untuk mensejahterakan rakyat,”pungkasnya.(dhy)