Manokwari, doberainews – Masyarakat Adat berkolaborasi dengan CV Ofroka Merengkey dan Koperasi Tunas Meyah membangun pabrik mini pengolahan kelapa sawit di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pabrik ini diharapkan menjadi solusi bagi pengelolaan sawit rakyat agar memberi nilai tambah yang lebih optimal bagi masyarakat adat.
Rencana pembangunan pabrik mini tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Koperasi Tunas Meyah sekaligus Direktur CV Ofroka Merengkey, Musa Mandacan, bersama Pemerintah Distrik Masni.
Kegiatan itu dihadiri Koordinator Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Vanro Tan, perwakilan Pokja Adat MRP Papua Barat Eduard Orocomna, Wakil Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat Agustinus Orcomna, serta tokoh agama, Pdt. Hengky Asmorom, Minggu (25/1/2026)
Musa Mandacan mengatakan, pembangunan pabrik mini kelapa sawit merupakan hasil proses perjuangan panjang masyarakat adat di wilayah Wapramasi untuk mengelola lahan plasma perkebunan sawit secara mandiri dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Warmare, Masni, Prafi, dan Sidey telah beroperasi sejak 1982 dengan luas sekitar 18.000 hektare. Awalnya perkebunan tersebut dikelola PT Perkebunan Nasional II, kemudian beralih ke PT Youngjing pada periode 1998–2007, sebelum sebagian konsesi dilepas kepada PT Medco pada 2012. Namun, lahan plasma (PIR) yang dikelola masyarakat adat dinilai belum mendapat perhatian memadai, terutama dalam pemasaran hasil panen.
“Melalui pabrik mini ini, masyarakat adat diharapkan dapat mengelola sendiri hasil panen sawit hingga menjadi minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) yang siap dipasarkan,” ujar Musa, yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat 7 Suku Meyah Manokwari.
Menurut dia, keberadaan pabrik mini menjadi terobosan untuk menjawab keluhan petani sawit rakyat, terutama terkait penolakan hasil panen dan rendahnya harga jual. Selama ini, hasil panen plasma kerap dibeli di bawah harga acuan pemerintah sehingga merugikan petani.
Musa menambahkan, konsep pabrik mini tersebut mengadopsi pola pengelolaan sawit rakyat di beberapa daerah di Indonesia. Ia berharap pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto melalui kementerian terkait, memberikan perhatian terhadap pengembangan perkebunan sawit rakyat di Papua Barat.
“Perkebunan sawit ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam rangka ketahanan energi dan ketahanan pangan di Papua. Ini juga bagian dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Papua” ujarnya.
Ia juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam percepatan perizinan dan pembiayaan. “Kami tidak meminta pembukaan kebun sawit baru, tetapi mengoptimalkan kebun yang sudah ada agar kembali produktif dan berdampak ekonomi bagi masyarakat adat,” katanya.
Menurut Musa, rencana anggaran pembangunan (RAP), manajemen pengelolaan, serta skema pemasaran pabrik mini berkapasitas dua ton. Saat ini, kebutuhan utama adalah dukungan modal dan kepastian legalitas usaha.
Koordinator Pengembangan Ekonomi dan Investasi Dewan Adat Wilayah III Doberay, Vanro Tan, mengatakan pihaknya telah membangun kemitraan dengan sejumlah investor di Surabaya dan Pulau Jawa sebagai penadah minyak sawit. Nota kesepahaman dengan investor juga tengah disiapkan.
“Investor sudah siap. Yang dibutuhkan saat ini adalah pembangunan pabrik dan penyelesaian perizinan agar produksi dapat berjalan secara legal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Distrik Masni, Martinus Isba, menyambut baik inisiatif pembangunan pabrik mini tersebut. Menurut dia, langkah ini merupakan terobosan penting bagi petani sawit di wilayah Masni dan Wapramasi.
“Kami melihat perkebunan sawit masyarakat adat selama ini terkesan tidak terurus. Dengan adanya pabrik mini, diharapkan kesejahteraan petani sawit dapat meningkat,” katanya.
Martinus menambahkan, pihak distrik akan menyurati dinas terkait untuk mendorong dukungan dan percepatan proses perizinan. “Kami akan melaporkan kepada kepala distrik untuk ditindaklanjuti ke organisasi perangkat daerah teknis,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Agustinus Orcomna menyatakan dukungannya terhadap pembangunan pabrik mini pengolahan kelapa sawit oleh masyarakat adat. Menurut dia, inisiatif tersebut memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat adat.
“Sebagai wakil rakyat, kami melihat ini sebagai peluang pengembangan ekonomi masyarakat adat. Kami akan mendorong perhatian serius dari pemerintah provinsi melalui OPD teknis, termasuk dalam proses perizinan dan kajian lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPR Papua Barat juga akan mendorong dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membantu permodalan usaha pabrik mini tersebut. “Kami berharap dukungan anggaran Pemprov Papua Barat dapat dipertimbangkan, baik dalam APBD Perubahan maupun APBD Induk 2027 guna memberi dukungan atas pabrik mini kelapa sawit yang dikelola masyarakat adat,” katanya. (red/dn)
