Bupati Yohanis Manibuy Tekankan Kolaborasi “SERASI” dalam Musrenbang Otsus dan RKPD Teluk Bintuni 2027

Bupati Yohanis Manibuy Tekankan Kolaborasi “SERASI” dalam Musrenbang Otsus dan RKPD Teluk Bintuni 2027

Acara pembukaan Musrembang Otsus dan RKPD Teluk Bintuni secara resmi

TELUK BINTUNI, doberainews – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Sasana Karya SP3 Manimeri, Kantor Bupati Teluk Bintuni, Kamis (24/4/2026).

Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tahun 2027 harus selaras dengan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kerangka visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Menurut Yohanis, fokus pembangunan Teluk Bintuni pada 2027 mengacu pada visi pembangunan daerah 2025–2029, yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat, energik, religius, dan andal menuju Teluk Bintuni yang smart dan inovatif, yang dijabarkan melalui enam misi pembangunan daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2027 ditetapkan sebagai “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Tema tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan responsif.

Dalam sambutannya, Yohanis menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik legislatif, yudikatif, perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat untuk bekerja secara terpadu dan saling mendukung,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan harus dirasakan secara nyata hingga ke kampung-kampung dan distrik-distrik, terutama oleh kelompok masyarakat yang masih berada dalam kondisi tertinggal.

Menurut dia, Musrenbang merupakan proses teknokratis yang sangat penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menempatkan keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

“Pelaksanaan Musrenbang tahun 2027 ini menjadi momentum memperkuat integrasi berbagai sumber pendanaan pembangunan, khususnya Dana Otonomi Khusus, agar lebih terarah dan berorientasi pada hasil,” kata Yohanis.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan Dana Otsus harus berorientasi pada outcome, bukan sekadar output, sehingga benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta dukungan Bappenas dan BP3OKP Papua Barat untuk mengawal sinkronisasi program pembangunan daerah agar selaras dengan prioritas nasional dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.

Yohanis mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir pembangunan di Teluk Bintuni menunjukkan kemajuan signifikan, antara lain pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai distrik.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti disparitas antarwilayah, angka kemiskinan dan pengangguran, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta tekanan terhadap daya dukung lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam.

“Kondisi ini menuntut adanya lompatan kualitas dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar menyusun dokumen RKPD secara terintegrasi, memperhatikan sinkronisasi regulasi, kapasitas fiskal daerah, identifikasi isu strategis pembangunan, serta konsistensi penerjemahan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang implementatif.

Menurut dia, dokumen RKPD harus menjadi instrumen perencanaan yang komprehensif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga mengharapkan arahan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dalam penguatan tata kelola keuangan daerah agar semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil pembangunan.

“Melalui Musrenbang ini, kami berharap lahir program-program yang tidak hanya baik secara perencanaan, tetapi juga dapat dilaksanakan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Yohanis.

Ia menambahkan, forum Musrenbang harus menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan pembangunan Teluk Bintuni berjalan terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rls)

Exit mobile version