Manokwari, doberainews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Papua Barat menyatakan kesiapan menghadapi kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2030 dengan menyiapkan figur-figur terbaik untuk bertarung pada Pemilu Legislatif dan Pilkada 2029–2030.
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Markus Waran, dalam wawancara pada 14 Februari 2026, mengatakan partainya telah melakukan konsolidasi internal serta pemetaan politik secara berjenjang. Pemetaan tersebut mencakup Pilgub Papua Barat, Pilkada kabupaten/kota, hingga Pemilihan Legislatif DPR RI dan DPRD.
Menurut Markus, arah kebijakan partai tetap berada dalam koridor keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia menyebut pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang disampaikan melalui Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Obeth Ayok, menjadi sinyal bagi kader di daerah untuk mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik mendatang.
Dalam beberapa kesempatan, Markus secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon gubernur Papua Barat. Sementara itu, Bupati Manokwari, Hermus Indou, belum menyampaikan pernyataan resmi terkait pencalonannya. Namun, opini publik telah berkembang dan menempatkan Hermus sebagai salah satu figur potensial dalam bursa Pilgub 2030.
Ia menjelaskan, mekanisme penentuan calon tetap melalui tahapan survei dan evaluasi internal oleh DPP. “DPP akan mengirim tim untuk melakukan survei di Papua Barat. Hasil survei itu yang menjadi dasar penetapan siapa yang akan menerima mandat partai. Ketika mandat sudah diberikan, seluruh mesin partai wajib solid dan bergerak,” ujarnya.
Markus menegaskan, siapa pun yang ditetapkan DPP baik dirinya, Hermus, maupun kader lainnya akan didukung penuh oleh seluruh struktur partai. “Keputusan ada di DPP. Kami siap, dan siapa yang ditentukan, seluruh mesin partai wajib mendukung,” katanya.
Ia menambahkan, kewenangan akhir sepenuhnya berada di DPP PDI Perjuangan sebagai pemegang otoritas politik partai.
Menanggapi isu keretakan antara dirinya dan Hermus, Markus membantah adanya perpecahan di internal partai. Ia menilai dinamika politik sebagai hal yang wajar dalam proses komunikasi dan konsolidasi antar-kader.
“Sampai hari ini kami tetap solid. Dalam politik, dinamika dan manuver adalah hal biasa. Itu bukan keretakan, melainkan bagian dari proses demokrasi. Jangan karena isu sama – sama mau maju pilgub sehingga terjadi keretakan” ujarnya.
Selain Pilgub 2030, PDI Perjuangan Papua Barat juga mempersiapkan kader untuk Pilkada bupati dan wali kota, serta Pileg DPR RI dan DPRD.
Markus berharap ada kepastian regulasi pemilu ke depan, termasuk wacana jeda antara Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2031, sehingga partai memiliki ruang lebih strategis untuk mematangkan kaderisasi dan konsolidasi politik.
“Jika ada jeda waktu, itu memberi kesempatan bagi partai untuk melihat potensi kader secara lebih terukur dan strategis,” kata Markus.
