Manokwari, doberainews – Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Terhadap Nota Pengantar Gubernur Papua Barat terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025.
Irsan Lie yang diwawancarai media ini usai mengikuti Sidang Paripurna Penetapan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2025, di Ball Room Aston Nii Hotel Manokwari pada Selasa (30/9/2025). Irsan menerangkan dalam Pendanangan gabungan Umum Fraksi – fraksi PDI Perjuangan DPR Papua Barat, Fraksi PDI Perjuangan meminta Gubernur Papua Barat untuk memperhatikan beberapa aspek penting yang menjadi prioritas pembangunan di Papua Barat.
Dijelaskan Postur Perbahan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2025 yang terdiri dari;
PENDAPATAN DAERAH
Rencana Pendapatan daerah mengalami perubahan atau naik sebesar 2,79% Dari APBD Induk tahun 2025. Sebesar Rp. Rp 3. 636. 291. 689. 604 Rupiah.
BELANJA
Estimasi total Belanja Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2025 mengalmi kenaikan 3,61% Dari APBD Induk tahun 2025 Sebesar
Rp3.636. 291. 689. 604 Rupiah.
PEMBIAYAAN
Pada Peubahan APBD Provinsi Papua Barat tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan Naik 25,34% dari APBD Induk tahun 2025 sebesar Rp. 33.94 Milyar.
Dengan memperhatikan postur anggaran tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Gubernur agar memanfaatkan sisa waktu 90 hari Tahun Anggaran 2025 untuk merealisasikan belanja APBD Perubahan secara efektif agar memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.
“Dengan anggaran yang ditetapkan dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, memperkecil nilai gini easio, dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka,”kata Irsan.
Disamping itu, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan gubernur agar memprioritaskan
Mandatory Spending sebagai tindak lanjut dari perintah undang – undang, meliputi Penganggaran 20% untuk urusan pendidikan dari total Pendapatan daerah, 10% untuk urusan kesehatan dan 15% untuk urusan Infrastruktur.
“Berdasarkan pencermatan fraksi PDI Perjuangan terhadap dokumen APBD Provinsi Papua Barat belum memenuhi target mandatory spending,”ungkapnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan proyeksi belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 naik sebesar Rp. 133. 555.623.115,94,-.
Dengan penganggaran terbesar di distribusi pada Belanja Barang dan Jasa sebesar 21,54% atau senilai Rp. 231.382.350.325. 51,-.
Dengan memperhitungan waktu tahun anggaran yang tersisa 90 hari kerja efektif, apakah pekerjaan pekerjaan fisik dapat diselesaikan tanpa melewati tahun anggaran yang beresiko masuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan Gubernur Papua Barat untuk memperhatikan program Umroh ke Tanah Suci.
Dikatakan Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh Program Ibadah Umrah dan Perjalanan ke Tanah Suci yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Diharapkan program tersebut dapat meningkatkan semangat spritual dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Tuhan Yang Kuasa.
Menurutnya, Program tersebut seyogyanya lebih selektif dan dengan mengutamakan para Imam/ Pendeta khusus orang asli Papua atau yang telah lama mengabdi dan berasal dari daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Kedua, kata dia program tersebut juga harus mencerminkan keterwakilan wilayah / kabupaten dan juga dominasi agama sehingga semua nominasi agama merasakan manfaat dari program yang mulia ini karna insya Allah mereka yang hadir di tempat-tempat suci akan mendoakan para pemimpin di Provinsi ini agar menjadi pemimpin yang penuh dengan keberkahan.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya upaya penambahan quota bagi ASN dan Non ASN (P3K) yang telah mengabdi sebelum tahun 2021 atau sesuai dengan masa kerja sehingga tidak menimbulkan polemik setiap masa penerimaan pegawai sebagaimana permasalahan 1.715 orang honorer yang telah terdaftar dalam portal BKN namun yang terinput hanya 1.355 orang honorer atau sekitar 360 orang honorer yang tidak terakomodir dengan alasan tidak terdaftar dalam qualifikasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sehingga tidak muncul isu tentang
adanya honorer siluman maupun permainan ORDAL (orang dalam).
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Program Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pembayaran Pendidikan bagi Pendidikan Tinggi dan Penyediaan Bantuan Fasilitas bagi Pendidikan Fraksi sangat mendukung program tersebut dengan memberikan catatan agar perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten agar adanya sinergitas dan pemerataan di semua Kabupaten.
Fraksi sangat mendukung program tersebut dengan memberikan catatan agar perlu adanya koordinasi dengan pemerintah kabupaten agar adanya sinergitas dan pemerataan di semua Kabupaten. (red/dn)
