Manokwari, doberainews – 12 Tahun berdirinya Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak pada 16 November 2024, perlu untuk menggali kembali tokoh – tokoh yang menggagas perjuangan Pemekaran dua kabupaten tersebut.
Ide pertama pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak disuarakan oleh Daud Indou, mantan Anggota DPRD Manokwari yang kala itu bersuara lantang agar Manokwari mekarkan satu kabupaten lagi agar perpendek rantang kendali pelayanan pemerintahan di wilayah Pegunungan dan selatan Manokwari.
Sejarah singkat, dan masalah – masalah pembangunan
Pada tahun 2006, ketika pertemuan masyarakat Karon, Amberbaken, Abun dan Sausapor di Aula Universitas Papua mendorong pemekaran DOB Kabupaten Tambrauw. Semua tokoh – tokoh masyarakat dan anggota DPRD Manokwari diundang, ketika itu untuk pertama kalinya, saya melihat perlu untuk bersuara di media massa agar Manokwari dimekarkan menjadi dua kabupaten definitif. Mas Pur, salah satu wartawan yang dulu pertama kali menulis tentang DOB Kabupaten Manokwari dimekarkan.
Berita pertama muncul mendapat penolakan dari berbagai kalangan baik dari suku besar Arfak sendiri maupun dari pihak – pihak lainnya yang merasa Manokwari tetap menjadi satu wilayah administratif. Namun sebagai anggota DPRD yang mewakili masyarakat dari wilayah pedalaman Arfak dan Selatan Manokwari, saya merasa perlu pemekaran agar pemerintah bisa menjawab keluhan masyarakat di wilayah Anggi, Sururei, Testega, Minyabouw dan masyarakat di wilayah Ransiki, Momi Waran, hingga Tahota, Neney dan Isim.
Saat reses, banyak masukan aspirasi berupa proposal, sementara APBD Kabupaten Manokwari hanya 800-900 miliar, tidak cukup untuk membiayai semua kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manokwari yang meliputi wilayah Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan.
Saya melihat nasib masyarakat yang jauh dari kata sejahtera, akses terhadap kebutuhan pembangunan, layanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, kesehatan, listrik dan transportasi ke Kota Manokwari sangat jauh sehingga saya bersuara lantang di DPRD agar Manokwari mekarkan satu kabupaten lagi setelah Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kebar, Amberbaken (Tambrauw) dimekarkan menjadi Kabupaten definitif dari Manokwari.
Disisi lain, saat penerimaan CPNS di Kabupaten Manokwari, selalu saja masyarakat Arfak yang melakukan demo dan aksi – aksi palang kantor sehingga perlu membuat terobosan agar ada piring makan bagi saudara – saudara Arfak di wilayah Pegunungan.
Berita pertama muncul, mendapat tanggapan negatif dari para petinggi Arfak di birokrasi baik di Pemkab maupun di Pemprov Papua Barat. Tapi kemudian, saya diskusikan dengan beberapa Anggota DPRD dan mendapat tanggapan baik dari DPRD Kabupaten Manokwari periode 2004 – 2009 saat itu. Ketua DPRD, Pak Mosyoi, Wakil Ketua I Amos May, wakil Ketua II Bons Rumbruren, Pak Petrus Makbon, memberikan dukungan, termasuk Anggota DPRD dari suku besar Arfak, Sius Dowansiba, Yosias Saroi, Marinus Mandacan dan Paulus Dowansiba.
Pertemuan berikut digelar di Taman Ria, kediaman Daud Indouw, dihadiri oleh masyarakat di sekitar Taman Ria dan beberapa tokoh – tokoh masyarakat Arfak lainnya. Usai pertemuan, kami publikasi lagi berita kedua, langsung mendapat tanggapan dari Bupati Manokwari kala itu, Drs. Dominggus Mandacan.
Pak Dominggus memanggil saya ke Kantor Bupati menanyakan perihal DOB Manokwari Raya, diskusi bergulir untuk mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Berita hangat itu disambut baik oleh para dewan dan masyarakat. Pertemuan secara intens digelar di Taman Ria, hingga Bupati memanggil saya dan Sius Dowabsiba untuk mengatur lebih lanjut agar penyerahan aspirasi ke pemerintah. Usai pertemuan, kami mengumpulkan masyarakat untuk prosesi penyerahan aspirasi ke Pemda Manokwari dan DPRD agar ditindaklanjuti lebih serius lagi ke pemerintah pusat.
Pada 2006, saya bersama masyarakat antar aspirasi ke Pemda Manokwari diterima oleh Bupati Manokwari, Drs. Dominggus Mandacan dan wakil Bupati Dominggus Buiney dan didoakan oleh pdt. Olipas Nuham. Setelah itu, aspirasi yang sama diantar lagi ke DPRD Manokwari.
Dengan penyerahan aspirasi tersebut, ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim, sebagai Pelindung/Penasihat, Drs. Dominggus Mandacan, dan saya (Daud Indouw) sebagai Ketua Umum Tim Pembentukan DOB Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan, Wakil Ketua I, Arkadius Heatubun, Wakil Ketua II, Yosias Saroi, Wakil Ketua III Sius Dowansiba, Sekretaris Bob T. Retuadan. Sementara anggota, April Indouw, Goliath Mengesuk, Nehemia Inyomusi, dan Marinus Mandacan.
Setelah mendengar informasi demikian, masyarakat dari Ransiki menggelar pertemuan dengan Bupati Manokwari, Drs. Dominggus Mandacan mengusulkan pemekaran Kabupaten Mujir atau (Ransiki) seirama dengan usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat secara keseluruhan.
konsolidasi basis masa digelar, kami harus naik – turun Pegunungan Arfak maupun Manokwari Selatan untuk bertemu dengan masyarakat. Hasil pemetaan dan naskah Ilmiah yang disusun, rencana pemekaran meliputi 10 Distrik di wilayah Pegunungan Arfak dan 7 Distrik di wilayah selatan Manokwari menjadi satu kabupaten definitif.
Rencana awal Penempatan Ibukota dan Pertimbangan Administratif
Amanat Presiden (Ampres) pertama turun pada tahun 2006, menjadi sprit tim untuk melakukan kerja – kerja serius dalam perjuangan pemekaran.
Pertimbangan penempatan ibukota menjadi tarik menarik antar tim. Pilihan ibukota kabupaten di pegunungan mendapat penolakan dari masyarakat yang berada di Ransiki, Momi Waren dan Oransbari, sementara penempatan Ibukota di Ransiki mendapat penolakan dari masyarakat di daerah Pegunungan Arfak.
Diskusi – diskusi dan pemetaan terus dilakukan, hingga mendapat dukungan dari Bupati Manokwari agar dimekarkan menjadi dua kabupaten walaupun belum memenuhi syarat secara administratif, terutama rencana Pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak, yang masih jauh dari ketersediaan sarana prasarana infrastruktur penunjang, jalan, jembatan, sarana-prasarana perkantoran, listrik, hingga estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sedangkan DOB Kabupaten Manokwari Selatan sedikit memenuhi syarat, terkait infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan perkantoran, sementara dari jumlah penduduk belum memenuhi syarat sebagai satu kabupaten.
Dari aspirasi satu kabupaten menjadi dua kabupaten yaitu Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan sehingga tim menunjuk Lewi Inden dan Paulus Dowansiba untuk melakukan konsolidasi basis masyarakat di Ransiki, Momi Waren dan Oransbari serta Isim.
Pertimbangan Penempatan Ibukota Kabupaten
Nama Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan, menjadi salah satu dari sekian nama yang diusulkan dalam rapat tim.
Pilihan nama Pegunungan Arfak sendiri ialah salah satu dari dua nama lainnya yang diusulkan. Dalam diskusi tersebut, Tim mengusulkan tiga nama yaitu Puncak Arfak, Pedalaman Arfak dan Pegunungan Arfak. Masyarakat lebih cenderung memilih nama Kabupaten Puncak Arfak ketimbang nama Pedalaman Arfak dan Pegunungan Arfak. Dari hasil diskusi, saya usulkan nama Pegunungan Arfak karena kata ‘Puncak’ lebih merujuk kepada satu gunung sementara kata “Pegunungan” merujuk kepada daerah dataran tinggi yang terdiri dari wilayah Pegunungan sehingga diputuskan bersama nama Pegunungan Arfak.
Sedangkan nama Kabupaten Manokwari Selatan, diusulkan menggunakan nama Kabupaten Mujir namun nama Mujir merujuk ke wilayah Ransiki sehingga mendapat penolakan dari masyarakat di Oransbari, Momi Waren, Tahota dan Isim sehingga diputuskan untuk menggunakan nama Manokwari Selatan karena berada di wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Manokwari.
Pilihan Tempat Ibukota
Rencana awal Penempatan Ibukota Pegunungan Arfak di Distrik Minyambouw karena lokasinya yang dekat dengan Kabupaten Manokwari dan memiliki beberapa infrastruktur penunjung seperti akses jalan yang dekat dengan Ibukota Manokwari dan serta memiliki bangunan sekolah serta Puskesmas.
“Waktu itu, kami usul agar ibukota di Minyambouw, nanti ketika sudah maju baru diundurkan secara perlahan – lahan hingga ke Ulong namun mendapat penolakan dari beberapa tokoh – tokoh masyarkat Arfak yang inginkan agar Minyambouw tetap masuk wilayah Kabupaten Manokwari, sehingga pilihan Ibukota di Ulong Distrik Anggi. Demikian juga, pilihan Ibukota Manokwari Selatan di Momi Waren namun dibawa kembali ke Ransiki sebagai distrik tua.
Perjuangan Pemekaran terus berlanjut hingga masa Jabatan Anggota DPRD Periode 2004 – 2009 berakhir. Kami terpilih lagi sebagai Anggota DPRD Periode 2009 – 2014, Yosias Saroi terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, wakil Ketua I Dedy Maay, wakil Ketua II, Semuel Mandacan dan saya sebagai Ketua Komisi II Banggar serta ketua Fraksi Barisan Nasional (Barnas) Bersatu.
Sementara dalam pilkada Manokwari 2010 – 2015, Bupati Bastian Salabay terpilih menggantikan Drs. Dominggus Mandacan. Aspirasi yang sama terus dilanjutkan oleh Bupati Bastian Salabay.
Drs. Dominggus Mandacan bersama Pasangan Orgenes Nauw mengikuti kontestasi Pilkada Gubernur, bersama dengan Abraham Atururi dan Rahiming Kadjong serta Wahidin Puarada.
Hasil Pilkada, sempat terjadi ketegangan karena protes dari masyarakat memicu konflik terhadap pasangan Abraham Oktovianus Atururi dan Rahimin Kadjong.
Masa dibawa pimpinan Daud Indouw dan Sius Dowansiba membakar rumah Abraham Atururi di Taman Ria berdampak terhadap konflik yang begitu memanas di tengah Kota Manokwari. Walaupun demikian, Abraham Atururi mengumpulkan masyarakat dan memastikan situasi Kambtimas kembali normal.
“Saya ingat betul sore itu, saya bersama Marinus Mandacan dipanggil oleh Abraham Atururi bertemu di Billy Jaya Hotel, berdiskusi soal keamanan Manokwari. Dari hasil diskusi, Pak Atururi bilang ” Ade, suruh masa bubar sudah baru kawal bapak untuk dilantik, nanti apa yang kamu mau, kamu bilang sudah,’.
Saya sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Abraham Atururi, saya juga mohon agar masyarakat yang ditahan, dikeluarkan dari Rutan Polres Manokwari. Selain itu, saya usulkan agar Bapak Abraham Ataruri mekarkan Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan.
Usulan itu mendapat respon positif dari Pak Atururi. Beliau berjanji kepada saya dan pak Marinus Mandacan bahwa usai dilantik Mansel dan Pegaf akan dimekarkan dan Pak Dominggus Mandacan menjadi Carateker di salah satu kabupaten tersebut.
Janji Bapak Brigjen TNI Al (Purn) Abraham Oktovianus Atururi benar – benar ditepati usai dilantik pada 2011, dan pada 2012 Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan resmi dimekarkan menjadi kabupaten definitif di Provinsi Papua Barat.
Lobi – lobi Di Pemerintah Pusat
Lobi – lobi perjuangan Pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan telah dilakukan sejak aspirasi diserahkan secara resmi pada tahun 2006. Sejak saat ini, Pemerintah Kabupaten Manokwari menganggarkan anggaran untuk membiayai perjuangan pemekaran yang dihendel langsung oleh Tim Pemda, Kordinator Pak Dominggus Buiney, Asisten I, Adolof Risamasu, dan Sekretaris Pak Roberth Hammar.
Sementara kami di DPRD bersama masyarakat membentuk Tim Pemekaran untuk berkerjasama dengan Tim Pemda dalam upaya melakukan lobi – lobi ke Pemerintah Pusat. Sejak 2006 hingga 2010 perjuangan belum berhasil, walaupun kami harus korbankan banyak hal, biaya, materi, tenaga dan pikiran untuk ketemu dengan masyarakat di Pegaf dan Mansel, pulang balik Jakarta, lobi – lobi ke pimpinan Partai, Anggota DPR RI, Dirjen Otda namun belum berhasil.
Bupati Bastian Salabay terpilih pada 2010 melanjutkan perjuangan Pemekaran yang telah ditinggalkan oleh Bupati Drs. Dominggus Mandacan. Pada 2011, ketika Ampres kedua turun, DPD RI melakukan kunjungan kerja ke calon daerah – daerah Pemekaran termasuk ke DOB Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Pak Isack Mandacan bersama rombongan DPD RI meninjau langsung ke Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan.
Tahun berikutnya, pada 2012 Kunjungan dari DPD RI dan DPR RI langsung meninjau ke Anggi dan Ransiki guna memastikan kelayakan dari usulan aspirasi masyarakat terkait DOB Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.
Setelah tinjaun dilakukan, DPR RI menggelar sidang pleno pembahasan usulan pemekaran wilayah – wilayah di Indonesia. Saya harus tinggal di Jakarta berbulan – bulan untuk melakukan lobi – lobi dan melaporkan perkembangan kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Dengan anggaran daerah yang kecil, sementara lobi politik membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga menjadi kendala Tim untuk lakukan lobi – lobi di Pemerintah Pusat.
Saya ingat betul, bagaimana seorang Brigjen TNI Al (Purn) Abraham Oktovianus Atururi memainkan komunikasi politik untuk menggol-kan usulan pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan yang belum memenuhi syarat administratif.
Pak Gubernur Brigjen TNI AL (Purn) Abraham Oktovianus Atururi memerintahkan Sekda Papua Barat, Marthen Lutter Rumadas sewa Pesawat Ekpress dari Manokwari menuju Senayan untuk menonton pertandingan bola di Senayan.
Sementara saya diperintahkan oleh Pak Gubernur Atururi mengikuti Presentasi Skor Nilai di Dirjen Otonomi Daerah pada 10 November 2012. Sedangkan Tim Pemda Manokwari melakukan tugas mereka masing – masing.
Hal hasil, pada 14 November 2012, Pertandingan Bola di Senayan berhasil memecahkan DOB Manokwari menjadi dua kabupaten administratif yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dengan skor dari 35 menjadi 50 dan Kabupaten Pegunungan Arfak dari skor 50 menjadi 55 agar memenuhi syarat administratif.
Tepat pada 16 November 2012, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan diresmikan menjadi dua Kabupaten Administratif di Provinsi Papua Barat.
Sebagai anak Arfak dan ketua Tim, saya ucapkan terima kasih kepada tim pemekaran yang telah bekerja keras memperjuangkan pemekaran DOB Mansel dan Pegunungan Arfak.
Saya juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bupati Manokwari kala itu, Bapak Dominggus Mandacan dan Bapak Bastian Salabay.
Saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak (Alm) Abraham Oktovianus Atururi dan Bapak (Alm) Marthen Lutter Rumadas atas jasa, dedikasi dan dukungan sehingga Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan resmi berdiri menjadi Kabupaten Administratif di Provinsi Papua Barat.
Penulis James Aisoki
Editor Redaksi
