Maxsi Pertanyakan Demo Relawan Indonesia Bersatu Yang Digelar Di Jakarta, Diboncengi Pihak Mana

Maxsi Pertanyakan Demo Relawan Indonesia Bersatu Yang Digelar Di Jakarta, Diboncengi Pihak Mana

Maxsi Nelson Ahoren,SE., Ketua MRPB Non Aktif (Tunggu SK Pemberhentian)

Manokwari, doberainews – Aksi Demonstrasi yang digelar di Jakarta, pada Selasa (27/6) siang tadi,  diduga memboncengi kepentingan oknum – oknum tertentu. Demo tersebut mendapat tanggapan keras dari para tokoh – tokoh di Provinsi Papua Barat.

Salah satu respon atas aksi tersebut datang dari Ketua MRPB non aktif, Maxsi Nelson Ahoren. Maxsi mempertanyakan aksi yang digelar oleh sekelompok orang tersebut atas dukungan siapa dan mewakili aspirasi masyarakat mana.

“Yang pertanyaan kami, ialah mereka demo untuk kepentingan siapa. Kalau untuk kepentingan masyarakat, kenapa tidak aksi di Papua Barat dan melibatkan masyarakat di Papua Barat. Jangan bawa orang di Jakarta baru atas nama masyarakat di Papua Barat,” kata Maxsi Nelson Ahoren, Ketua MRPB Non Aktif (Tunggu SK Pemberhentian) saat diwawancarai media ini, Selasa (27/6/2023).

Maxsi menambahkan evaluasi pejabat eselon II di daerah menjadi kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat di daerah.  Jadi kalau ada kepala Dinas yang dinilai melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, silahkan demo kepada Gubernur,” sebut Maxsi.

Kedua, lanjut Maxsi jika demo untuk mendesak Pergantian kepada Pj sekda ataupun Pj Gubernur Papua Barat maka dilakukan setelah selesai masa jabatan.

“Pak Sekda kan, belum selesai masa jabatan. Pak Pj Gubernur Papua Barat juga belum selesai masa jabatan. Kami harap saat ini semua komponen masyarakat mendukung Pemerintah Provinsi Papua Barat, mendukung Pak Pj Gubernur Papua Barat, Pak Sekda Papua Barat dalam mensukseskan pembangunan di Provinsi Papua Barat,”harapnya.

Ketua MRP Papua Barat non aktif ini memberikan apresiasi kepada Plt. Kepala Dinas PUPR Papua Barat, Pj Sekda Papua Barat dan PJ Gubernur Provinsi Papua Barat.

Saya memberikan apresiasi kepada Pak Pj Gubernur Papua Barat, Pak Sekda dan Plt Kadis PUPR. Saya lihat, ketika Pak Pj Gubernur sudah kasih arahan langsung Pak Kadis PU eksekusi. Beliau tidak tunggu ini atau itu, eksekusi kebutuhan urgent masyarakat dulu, baru nanti atur dari belakang.

Gerak cepat menangani masalah kontraktor OAP, masalah jalan di Arowi Manokwari hingga Amban Pantai, masalah Banjir di Sorong dan sebagainya. Ini prestasi yang harus diapresiasi,”paparnya.

Mantan Anggota DPR Provinsi Papua Barat periode 2009 – 2014 ini menegaskan wacana politik yang digiring oleh Relawan Indonesia Bersatu tidak berdasar.

Saya pikir setiap orang dijamin oleh konstitusi untuk maju sebagai Calon Legislatif, Gubernur atau Bupati selama tidak bertentangan dengan UU. Saya kira tudingan Plt. PUPR akan maju sebagai calon Gubernur Papua Barat Daya sangat tidak berdasar.

Sampai saat ini beliau masih aktif sebagai PNS, belum dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon atau terlibat dalam partai politik tertentu. Jadi jangan giring opini publik untuk memprovokasi masyarakat di daerah,”ujarnya. (Red/DN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *