Manokwari, doberainews – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memberikan warning sekaligus sebagai sinyal dalam melakukan evaluasi terhadap manajemen PT Papua Doberay Mandiri, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua Barat.
Pernyataan Gubernur Dominggus Mandacan tersebut menjawab sorotan tajam DPR Papua Barat yang menuding Padoma mendapat penyertaan modal dengan nilai fantastis dari pemerintah namun hanya mampu menghasilkan deviden yang cukup kecil.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan pemerintah akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengevaluasi manajemen PT Padoma.
“Kedepan kita akan rapat Rups untuk cari pimpinan Padoma yang punya kemampuan dan memahami manajemen perusahaan,”ucap Mandacan saat diwawancarai, Senin (15/9/2025).
Gubernur mengharapkan PT Papua Doberay Mandiri membidik sejumlah potensi daerah ketimbang satu sektor bidang usaha semata.
“Kita harapkan kedepan, Padoma tidak hanya bergerak di satu bidang tetapi banyak bidang atau sektor yang kita garap untuk pendapatan asli daerah,”ujar Mandacan.
Dominggus mengungkap pemerintah Papua Barat sedang membangun komunikasi dengan Kementerian ESDM, BP Tangguh dan SKK Migas agar Perusda Padoma menjadi salah satu distributor gas di Papua Barat.
“Kita sedang benahi manajemen Padoma Obadiri Energi agar kedepan LNG kasih Gas ke kita, dan kita bisa jual,”harap Mandacan.
Sebelumnya, dalam Paripurna Padangan umum fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Papua Barat Tahun 2024 di Manokwari pada Senin (15/9), DPR Papua Barat menyoroti kinerja PT. Papua Doberay Mandiri (Padoma).
Anggota DPR Papua Barat, Verry Auparay mendesak Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengevaluasi manajemen PT Padoma. Menurutnya, Padoma menerima penyertaan modal yang cukup besar dari pemerintah namun tidak bisa memberikan deviden bagi PAD Papua Barat.
“PT Padoma menerima penyerahan modal yang cukup besar namun dalam realisasi Deviden, Padoma hanya mampu menyetor 100 juta kepada Kasda Papua Barat,”ucap Auparay.
Ia mendesak gubernur mengevaluasi, apabila direktur dan komisaris tidak mampu agar segera dilakukan pelelangan dan menunjuk pimpinan perusahaan daerah yang baru.
Nakeus Muid menjelaskan komisi III DPR Papua Barat telah meminta PT Padoma untuk mendata semua aset potensial yang dikelolanya.
“Saya berharap dia (Padoma) mendata semua aset di daerah, diserahkan ke kami agar menjadi catatan bagi DPR,”ucap Muid Ketua Komisi III DPR Papua Barat.
Dijelaskan berdasarkan hearing komisi III bersama Direktur Padoma terkait Maskapai Pesawat ditargetkan akan beroperasi kembali di tahun 2025. Namun hingga semester II Tahun 2025, janji tersebut belum ditepati.
“Kami sendiri tinjau langsung ke lokasinya di Timika dan direktur janji bahwa bulan Juli (2025) kemarin Pesawat sudah beroperasi kembali namun hingga saat ini belum beroperasi sehingga menjadi pertanyaan DPR,”kata Muid.
Muid berharap PT Padoma mendata dan mengelola potensi sumber daya di Papua Barat agar meningkatkan PAD bagi daerah.
“Kami sudah hearing dengan Direktur Padoma, dan minta data aset yang dimiliki agar kita sama – sama mendorong sehingga Padoma bisa mengelola potensi yang ada untuk memberikan pendapatan bagi daerah,”tukas Muid. (red/dn)
