Manokwari, doberainews – Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Papua Barat menggelar pelatihan (training) kepada 900 petugas Penjamah Makanan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan, Papua Barat.
Acara yang gelar dipusatkan di Swiss-Belhotel dan Aston Nii Manokwari, Papua Barat, Sabtu (13/9/2025).
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional Enny Indarti mengatakan kegiatan training ini digelar dalam rangka memperkenalkan bisnis proses MBG kepada relawan, ahli gizi, akuntan dan Kepala SPPG di Manokwari, dan Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.
“Sebanyak 20 SPPG dari Manokwari dan 2 SPPG serta 900 Pekerja Penjamah Makanan MBG yang mengikuti pelatihan ini,”ucap Enny kepada Wartawan saat diwawancarai via daring, Sabtu (13/9/2025).
“Relawan yang direkrut berasal dari masyarakat daerah setempat untuk menjadi Penjamah Makanan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tiap distrik (wilayah) baik di Manokwari maupun Manokwari Selatan,”ungkapnya.
Dipaparkan training ini merupakan langkah awal untuk memperkenalkan tata cara pengelolaan MBG dalam SPPG agar penjamah tidak salah memberikan pelayanan dalam penyajian makanan sehingga tidak berdampak buruk perhadap penerima manfaat, seperti dugaan kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Materinya yang disajikan terkait pelatihan sanitasi di SPPG, angka kecukupan gizi, higenis sanitasi, manfaat dari BPJS Tenaga Kerja, serta pelatihan keamanan pangan.
“Tujuan dari pelatihan ini agar sesuai capaian dan target nasional yaitu menciptakan generasi Indonesia Emas 2045,”ujarnya.
Selain training saat ini, BGN akan terus mendorong berbagai pelatihan dalam rangka memperkenalkan Learning Manajemen Sistem kepada Petugas Penjamah MBG, kerjasama dengan Kemenkes dalam rangka Learning Manajemen Sistem.
“Tahun depan nanti kita akan latih secara TOT (Training of Trainers) sebagai syarat untuk layak Higenis Sanitasi,”ujarnya.
Selain itu, Enny menambahkan dalam waktu dekat, BGN akan menggelar pelatihan kepada kepala SPPG sebagai penyelia halal sebagai salah satu syarat untuk diaudit dari lembaga Penyelia Halal dari BPJPH.
Sementara penempatan ahli Gizi, Enny mengharapkan mitra atau Yayasan untuk mencari figur lokal yang berkompeten, ditempatkan di SPPG dalam mengawasi penyedia MBG bagi penerima manfaat.
Dalam proses pengawasan, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional ini mengungkap pihaknya telah
menyurati kepala SPPG untuk membangun kordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Ketahanan Pangan di daerah agar pangan yang diproduksi bisa dites secara survailen menganai cemaran pertisisida atau formalin.
“Kami ada deputi pemantauan dan pengawasan, secara kewilayahan betugas untuk mengawasi SPPG yang tidak memenuhi syarat agar dievaluasi dan ditutup sementara. Untuk pemantauan dan pengawasan makanan, kata Enny setiap hari Kepala SPPG akan melaporkan menu – menu yang diproduksi dalam portal aplikasi BGN,”jelasnya.
Sebanyak 20 SPPG yang telah didirikan di Kabupaten Manokwari, 3 SPPG di Kabupaten Teluk Wondama, 2 SPPG di Teluk Bintuni, 2 SPPG di Kabupaten Fakfak, 4 SPPG di Kaimana dan 2 SPPG di Kabupaten Manokwari Selatan. Sedangkan di Kabupaten Pegunungan Arfak belum didirikan disebabkan belum adanya mitra (Yayasan) yang membuka SPPG di Pegunungan Arfak.
SPPG tersebut memberikan pelayanan kepada penerima manfaat yang terdiri dari Balita, PAUD, siswa TK, SD, SMP hingga SMA/SMK, MI.,MTS, Ibu Hamil (Bumil), Ibu menyusui (Busui) dan salah satu Sekolah Luar Biasa (SLB) di Manokwari.
“Kami target pada Bulan Oktober 2025, SPPG sudah harus berdiri 7 Kabupaten di Papua Barat,”jelasnya.
Kanwil Regional BGN Papua Barat Errika Werinussa mengungkap sesuai juklak SPPG harus memprioritaskan pangan strategis seperti Jagung, Beras, Kedelai, Daging Ruminansia, bawang merah, bawang putih, Cabe, minyak Gorong, gula Pasir dan sebagainya. Namun SPPG juga dapat menyajikan pangan lokal seperti Keladi, Kasbi dan pisang sebagai komoditi lokal dalam MBG bagi siswa.
“Kami sudah menyurati kepada Kepala SPPG untuk berkoordinasi dengan Pemda agar tidak terjadi rebutan antara konsumsi rumah tangga dan MBG terkait komodo sembako di pasaran daerah,”imbuhnya.
“Kami prioritaskan anak asli Papua sebagai Penjamah Makanan serta mendorong agar komoditi pangan lokal juga disediakan bagi siswa sebagai bentuk komitmen untuk memberdayakan petani lokal di Papua Barat,”tukasnya. (red/dn)
