Manokwari, doberainews – Desas desus informasi terkait penolakan terhadap Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani mendapat perhatian serius dari Masyarakat Adat Kaimana.
Dalam beberapa voice note yang viral di jagat Maya, meragukan keaslian Mohammad Lakotani,SH.,M.Si sebagai Orang Asli Papua (OAP) yang akan maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Kepala Suku Besar Arfak, Drs. Dominggus Mandacan,M.Si dalam perhelatan Pilgub Papua Barat 2024.
Salah satu sumber masyarakat Adat Kaimana yang dihubungi media ini mengakui sejak Papua Barat berdiri sebagai salah satu Provinsi Otonom di Tanah Papua, terjadinya kesalahan politik, mis pengakuan terhadap mantan – mantan wakil gubernur yang berpasangan dengan calon – calon Gubernur di Provinsi Papua Barat.
“Mulai dari Bapak (Alm) Abraham Oktovianus Atururi dan Rahimin Katjong hingga sampai pada periode pertama Bapak Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani, sudah keliru, terkait dengan keaslian mereka sebagai OAP. Ada semacam kepentingan politik yang mengorbankan hak masyarakat adat Papua di Kaimana sehingga mengatasnamakan nama anak adat Papua, anak adat Kaimana,”aku Edy Kirihio, lahir dari kandungan Perempuan Asli Kaimana, suku Borwai Madewana Mairasi.
Edy menyebutkan masyarakat adat Kaimana akan menggelar aksi besar – besaran untuk menolak pengakuan Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani yang akan berpasangan dengan Kepala Suku Besar Arfak, Drs. Dominggus Mandacan dalam Pilgub Papua Barat.
“Besok, ada demo besar – besaran di Kaimana dari masyarakat Adat untuk menolak keaslian Mohammad Lakotani sebagai Orang Asli Papua, anak adat Kaimana”ujarnya.
“Biarkan Suku Mairasi akan menentukan, Marga Lakotani dari mana dari mana. Mereka punya Tanah Adat dimana. Suku Mairasi akan menentukan keaslian mereka,”sambungnya.
Edy juga meminta semua pihak untuk menghormati peraturan perundang – undangan dan Maklumat MRP SE Tanah Papua bahwa yang disebut orang asli Papua adalah orang – orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang bermukim sebagai suku – suku asli di Tanah Papua. Kedua, yang memiliki garis keturunan Ayah dan Ibu sebagai orang asli Papua, atau garis keturunan Patrilineal.
“Jangan dipolitisir, biarkan masyarakat adat menentukan keasliannya, MRP bekerja sesuai mekanismenya. Kalau gugur ya, gugur, jangan ada yang politisir,”sebutnya.
Dia meminta Calon Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan untuk menggantikan Pasangan Wakil dengan anak asli Papua. “Kita ini anak – anak yang mendukung Bapak Dominggus Mandacan sebagai Gubernur di Papua Barat. Kami sarankan agar Bapak Dominggus mengganti pasangan dengan anak asli Papua,”pungkasnya.
Ketua Tim Koalisi DoaMu, Markus Waran yang dikonfirmasi media ini mengakui terkait isu penolakan dikembalikan kepada calon Gubernur, Drs. Dominggus Mandacan. Sementara tim koalisi fokus membahas tahapan konsolidasi di masyarakat.
“Yang jelas nanti kami akan berkoordinasi dengan Bp DM. (Dominggus Mandacan). Sebagai Tim Partai koalisi, sampai saat ini, fokus pada truktur kerja tim pada Kabupaten/kota. Terkait dengan kerja dari pada MRP, sesuai tugas dan kewenangan mereka, kami Partai koalisi prinsipnya bekerja sesuai Petunjuk Calon Gubernur, karena yang memilih adalah Bapak (Calon) Gubernur,”pungkasnya Waran. (red/dn)
