RAJA AMPAT, doberainews – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memastikan seluruh proses administrasi dan penyerahan materi pembahasan anggaran berjalan sesuai jadwal. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran serta percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Raja Ampat, Orideco I Burdam usai memimpin sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Gedung DPR Kabupaten Raja Ampat, Selasa (7/4/2026).
Bupati mengatakan, pemerintah daerah telah menyerahkan materi terkait pelaksanaan program tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari proses evaluasi sekaligus dasar pembahasan program lanjutan pada tahun berikutnya.
“Kami sudah memastikan percepatan pembangunan berjalan tepat waktu. Kali ini kita serahkan materi untuk tahun 2025 yang sudah berjalan, dan program mana yang akan dilanjutkan pada tahun berikutnya supaya pembahasan berjalan lancar,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kesiapan administrasi secara menyeluruh agar proses pembahasan bersama DPRD maupun masyarakat dapat berjalan transparan dan mudah dipahami.
Menurut dia, dokumen seperti LKPJ dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun secara lengkap dan direkapitulasi dengan baik agar tidak menimbulkan kebingungan dalam proses pembahasan.
“Apabila ada hal yang perlu diklarifikasi, segera dilaporkan dan disiapkan penjelasannya,” katanya.
Terkait distribusi bahan rapat, Bupati mengakui sempat terjadi kendala teknis, terutama dalam proses pencetakan dokumen sehingga pendistribusian dilakukan secara bertahap. Namun, ke depan seluruh dokumen diharapkan dapat tersedia lebih lengkap dan tertata rapi.
“Yang penting jangan sampai di akhir kita kecewa. Kalau ada masyarakat yang bertanya atau bingung, kita jelaskan dengan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Burdam juga mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai pembangunan di Raja Ampat merupakan tanggung jawab bersama masyarakat setempat.
“Kita semua orang sini, kita punya pengalaman dan pemahaman tentang daerah ini. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat atau penolakan dari kelompok tertentu, seperti organisasi atau ojek pangkalan. Untuk itu kita imbau supaya tidak terjadi konflik,” katanya.
Ia menambahkan, perbedaan pandangan sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah agar tetap terjaga kekompakan dalam membangun daerah.
“Yang belum paham, mari kita ajak dan kita jelaskan. Kita harus ada kebersamaan. Kalau tidak seperti itu, bagaimana bisa kita kompak dan maju bersama,”pungkasnya. (Flx/red)
