Raja Ampat, doberainews – Sejumlah penyedia jasa transportasi yang tergabung dalam komunitas lokal di Raja Ampat menyatakan penolakan terhadap rencana penerapan layanan transportasi digital berbasis aplikasi seperti Maxim di wilayah tersebut.
Penolakan ini turut disampaikan Wakil Ketua II DPRK Raja Ampat dari Fraksi Gerindra, Bermon Sauyai. Ia menilai kondisi geografis dan skala wilayah Kota Waisai sebagai pusat aktivitas masyarakat masih belum mendukung penerapan sistem transportasi digital.
Menurut Bermon, jumlah pengguna jasa transportasi di Raja Ampat masih relatif terbatas sehingga penerapan sistem baru dikhawatirkan belum efektif.
“Wilayah kota ini masih kecil dan jumlah pengguna jasa juga belum terlalu banyak. Jadi kalau dipaksakan masuk ke sistem baru, kami rasa belum tepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini sistem transportasi di Raja Ampat masih berjalan secara manual, baik dari sisi operasional maupun pembayaran. Kondisi tersebut membuat pengemudi masih bergantung pada jumlah penumpang harian yang tidak menentu.
“Teman-teman di lapangan setiap hari mengeluh karena tidak ada kepastian penghasilan. Hari ini bisa dapat penumpang, besok belum tentu,” katanya.
Bermon menegaskan, sikap penolakan tersebut bukan keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan bersama komunitas penyedia jasa transportasi lokal setelah melalui pembahasan internal.
“Kami tidak hanya bicara atas nama pribadi, tetapi juga mewakili pimpinan dan teman-teman semua. Kesimpulannya, saat ini kami belum siap untuk menerima,” tegasnya.
Ia menambahkan, salah satu kekhawatiran utama adalah potensi berkurangnya peluang pendapatan para pengemudi jika layanan transportasi berbasis aplikasi diterapkan di tengah jumlah pengguna yang masih terbatas.
Meski demikian, para pelaku transportasi lokal menegaskan tidak menutup diri terhadap modernisasi layanan. Mereka hanya meminta agar setiap kebijakan yang akan diterapkan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur daerah serta kondisi ekonomi masyarakat.
Komunitas transportasi lokal berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat terlebih dahulu melakukan kajian mendalam serta sosialisasi sebelum mengambil keputusan final terkait rencana penerapan layanan transportasi digital di Raja Ampat.
“Kami bukan menolak selamanya, tetapi untuk saat ini kami minta dipahami bahwa kondisi kami belum siap,” pungkasnya. (Flx/red)
