Waisai, doberainews – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar pertemuan bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Wayag, Senin (9/3/2026).
Pertemuan ini dihadiri Bupati Raja Ampat, Kepala BPKP Perwakilan Papua Barat Daya beserta jajaran, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Bupati Raja Ampat, Orideco I. Burdam enekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, serta memiliki target waktu yang jelas. Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar menetapkan prioritas program, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2026.
Burdam menjelaskan sekitar 50 persen anggaran daerah saat ini terserap untuk belanja pegawai di luar dana Otonomi Khusus. Selain itu, penyesuaian kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta penambahan pegawai melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut memengaruhi arah perencanaan dan penganggaran daerah. Karena itu, seluruh OPD diminta menyesuaikan program dan kegiatan agar sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pengelolaan aset daerah. Setiap perangkat daerah diminta memastikan keberadaan fisik barang milik daerah serta kelengkapan administrasinya, termasuk alat tulis kantor (ATK), kendaraan dinas, laptop, hingga motor tempel.
Bupati menegaskan, aset yang rusak atau tidak lagi digunakan harus disertai bukti fisik dan laporan yang jelas agar pengelolaannya tetap tertib dan akuntabel.
Selain itu, rapat juga menyoroti permasalahan dalam pengelompokan anggaran. Beberapa kegiatan yang seharusnya masuk kategori belanja hibah masih tercatat sebagai belanja modal.
Melalui pertemuan ini, Bupati berharap perencanaan dan penganggaran daerah di Kabupaten Raja Ampat dapat terus diperbaiki sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Flx/red)
