Manokwari, doberainews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa, ibu hamil, dan balita yang dinilai berpotensi tidak tepat sasaran serta rawan korupsi dalam pengelolaannya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Dr. Markus Waran, ST., M.Si., menilai implementasi program MBG di Indonesia perlu dievaluasi secara menyeluruh karena rawan penyalahgunaan anggaran MBG.
“Jika program MBG ingin dilanjutkan, sebaiknya mekanisme penyalurannya lebih sederhana, misalnya melalui orang tua siswa atau dikelola langsung oleh sekolah. Jika melalui banyak pihak seperti yayasan atau koperasi, potensi penyimpangannya lebih besar,” kata Waran kepada wartawan, Senin (10/3/2026).
Anak buah Megawati Soerkarno putri ini menilai program tersebut berpotensi membebani alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sehingga perlu dievaluasi. “Kalau tidak memungkinkan kemampuan fiskal negara, mending program tersebut dhentikan, diganti dengan program lain yang lebih pro rakyat. Misalnya Pendidikan gratis dan biaya tunai langsung kepada orang tua siswa untuk biaya makan bergizi bagi siswa,” tegasnya.
Dipaparkan, berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah sekolah di Papua Barat, ia mengaku menemukan berbagai catatan terkait pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, terdapat laporan mengenai kualitas makanan yang dinilai kurang higienis hingga keluhan kesehatan dari sejumlah siswa. Kondisi ini, kata dia, memicu penolakan di beberapa sekolah.
“Implementasi program ini harus diawasi secara ketat, baik oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan maupun dinas kesehatan dan dinas pendidikan di daerah,” ujarnya.
Mantan Bupati Manokwari Selatan dua periode ini menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan skema swakelola yang melibatkan sekolah dan orang tua siswa secara langsung. Menurutnya, pola tersebut dapat meningkatkan pengawasan serta memastikan program benar-benar tepat sasaran.
“Kalau memungkinkan, program ini dikelola langsung oleh pihak sekolah bersama orang tua siswa. Dengan begitu pengawasan lebih kuat,” katanya.
Di sisi lain, ia menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah turut berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Beberapa sektor, termasuk pembayaran tenaga honorer dan guru kontrak, disebut masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Pemerintah perlu memastikan prioritas anggaran tetap berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik,” ujarnya.
Selain menyoroti MBG, Waran juga mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran Dana Desa pada 2026 yang disebut mencapai sekitar 40% untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan di tingkat desa.
Anak buah Mantan Presiden RI kelima ini juga menyoroti keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam beberapa program strategis nasional yang menyasar sektor ekonomi kerakyatan di daerah terutama program MGB, Koperasi Merah Putih dan ketahanan pangan di daerah.
“Kami berharap program-program tersebut tetap melibatkan pemerintah daerah serta aparat desa agar pelaksanaannya lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Waran.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di wilayah Papua yang memiliki kerangka otonomi khusus.
“Perlu koordinasi yang baik dengan kepala kampung, bupati, wali kota, hingga gubernur agar implementasi program benar-benar tepat sasaran dan tetap menghormati prinsip desentralisasi,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 sebesar Rp335 triliun, meningkat dari sekitar Rp71 triliun pada 2025, dengan target penerima mencapai 82,9 juta orang. Sementara itu, pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2026 tercatat sekitar Rp268 triliun, yang sebagian besar bersumber dari pos anggaran pendidikan dalam APBN 2026. (rls/red)
