Nabire, doberainews – Laut Samabusa di Nabire bergelora oleh warna merah, Rabu (5/11/2025) dini hari. Ratusan perahu motor tradisional yang dihiasi bendera PDI Perjuangan berjejer gagah menyambut kedatangan Delegasi Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan se-Tanah Papua.
Penjemputan dilakukan secara meriah di laut Samabusa pada pukul 05.00 WIT, bertepatan dengan kapal penumpang KM Dorolonda yang hendak sandar di Pelabuhan Nabire. Aksi ini menjadi simbol solidaritas, persatuan, dan semangat juang kader Banteng dari seluruh penjuru Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Tengah yang berkumpul untuk menghadiri Konferda tersebut.
Konferda PDI Perjuangan resmi dilaksanakan di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, pada tanggal 5 November 2025. Agenda ini menjadi tonggak penting konsolidasi partai dalam memperkuat struktur politik di Tanah Papua menjelang agenda nasional dan Pilkada serentak 2029.
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Markus Waran, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Papua Tengah dan Bupati Nabire atas dukungan dan semangat mereka dalam menyukseskan kegiatan akbar ini. Menurutnya, atmosfer penyambutan yang heroik di Samabusa mencerminkan jiwa nasionalisme rakyat Papua yang tumbuh dari kesadaran politik yang matang.
“Konferda setanah Papua ini bukan sekadar forum organisasi, tapi momentum kebangkitan politik rakyat Papua. PDI Perjuangan terus meneguhkan diri sebagai partai wong cilik, partai perjuangan yang berpihak pada kesejahteraan dan martabat rakyat di Tanah Papua,” tegas Waran.
Di sisi lain, Markus juga menyoroti kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang tengah berada di Manokwari, Papua Barat. Menurutnya, kehadiran Wapres seharusnya membawa perubahan konkret bagi pembangunan Papua, bukan sekadar kunjungan simbolik.
“Kalau Wapres datang tanpa membawa solusi terhadap efisiensi anggaran yang menekan proyek pembangunan di Papua, maka itu hanya formalitas. Papua butuh langkah nyata, bukan seremonial,” ujar Waran dengan nada kritis.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang membentuk banyak lembaga baru seperti BP3OKP dan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang menurutnya justru menambah tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran.
“Dua lembaga ini sebaiknya disatukan, atau kalau perlu dihapus saja. Dana Otsus harus langsung dikelola masyarakat penerima manfaat. Itu jauh lebih efisien dan berdampak nyata bagi rakyat Papua,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Markus Waran menekankan bahwa arah perjuangan politik PDI Perjuangan di Papua ke depan akan berfokus pada transformasi sosial dan kemandirian politik masyarakat adat Papua.
“Kita sedang menata masa depan politik Tanah Papua yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Tahun 2029 bukan sekadar target elektoral, tapi tonggak perubahan. Dari Nabire, dari laut Samabusa, kita kobarkan semangat baru untuk Papua yang lebih berkeadilan,” pungkasnya penuh visi.
