Manokwari, doberainews – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Pemprov Papua Barat segera melantik 9 Anggota DPRP Papua Barat jalur pengangkatan periode 2024 – 2029.
Ketua LMA Papua Barat Maurits Saiba mendesak Gubernur Papua Barat dan Ketua DPRP Papua Barat segera percepat proses pelantikan sebelum pembahasan Perubahan APBD Papua Barat Tahun 2025.
Menurutnya, masyarakat adat sudah menunggu pelantikan DPRPB Jalur pengangkatan cukup lama. Karena itu masyarakat harapkan pelantikan DPRP Jalur Pengangkatan dipercepat agar mereka juga bisa memperjuangkan hak – hak masyarakat adat di Papua Barat.
“Kami harap jangan sampai lewat dari Pembahasan Perubahan APBD 2025. Kami mendesak Gubernur Papua Barat, Ketua DPRP untuk segera mempersiapkan pelantikan DPRP jalur pengangkatan. Minimal akhir bulan September ini sudah dilantik,”tegas Saiba ketua LMA yang juga salah satu anggota DPRP Papua Barat terpilih jalur pengangkatan periode 2024 – 2029.
Saiba menilai pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat sengaja Perlambat Pelantikan DPRPB Jalur pengangkatan Papua Barat.
“Kami menduga dan curiga, ada sampai saat ini belum dilantik. Padalah SK sudah diteken Mendagri sejak 15 September 2025 kemarin, tapi sengaja diundurkan ke bulan Oktober,”sorot Saiba.
Ia mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kinerja Ketua DPR Papua Barat atas keterlambatan pelantikan 9 Anggota DPRPB Jalur Pengangkatan. “Saya minta Mendagri, Menkopolkam segera evaluasi Ketua DPRPB dan gubernur, kenapa sampai lambat memproses pelantikan,”ketusnya.
Informasi yang dihimpun, Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan menerangkan SK pelantikan 9 Anggota DPRP Papua Barat jalur pelantikan telah diterima resmi oleh Pemprov Papua Barat. “Tinggal kita kordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat dan pimpinan DPRP untuk mencocokkan agenda dan waktu pelantikan,”tukas Mandacan.
Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor menerangkan SK pelantikan DPRP Jalur Pengangkatan telah diterima Sekwan pada Senin 22 September 2025 kemarin.
Rencana pelantikan dijadwalkan pada awal bulan Oktober 2025 mendatang usai Badan Musyawarah DPRPB membahas jadwal pelantikan. “Wakil Ketua I dan II ada ikut kegiatan di luar Manokwari. Sementara Fraksi Golkar ada ikut Bimtek di Jakarta sehingga pada jumaat (26/9) semua baru kembali ke Manokwari. Nanti akan dibahas jadwal pelantikan,”ucap Wonggor seperti dikutip dari salah satu TV lokal di Papua Barat.
Wonggor menerangkan jadwal pelantikan akan dibahas Badan Musyawarah DPRPB untuk menentukan tanggal pelantikan. “Prediksinya bulan depan. Awal – awal bulan depan sudah bisa dilakukan pelantikan. Nanti Bamus dewan yang akan tentukan waktu pelantikan,”tukasnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4 – 3620 tentang peresmian pengesahan pengangkatan anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan sisa jabatan 2024 – 2029; tertanggal 15 September 2025. Sembilan (9) nama anggota DPR Papua Barat diantaranya;
1. Lucia Imaculata Hegemur Daerah Pengangkatan Kabupaten Fakfak.
2. Badaruddin Haremba/ Kabupaten Fakfak.
3. Modasir Bogra/ Kabupaten Kaimana
4. Agustinus Orcomna/ Kabupaten Teluk Bintuni
5. Sarlota S. Matini/ Kabupaten Teluk Wondama
6. Hasani Ulman/ Kabupaten Manokwari
7.Frits Bernard Indouw/Kabupaten Manokwari
8.Maurits Siaba/Kabupaten Pegunungan Arfak
9. Frengki Mandacan/Kabupaten Manokwari Selatan.
