Manokwari, doberainews – Asosiasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat lakukan rapat bersama dalam rangka pembagaian paket pekerjaan (proyek) Penunjukan Langsung (PL) kepada kontraktor orang asli Papua (OAP).
Ketua KAPP Papua Barat Yance Kambu menerangkan pekat PL yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Orang asli Papua (PAL KOAP) telah dibagikan kepada 67 Asosiasi di Provinsi Papua Barat termasuk Kamar Adat Pengusaha Papua.
“Hari ini secara resmi kami rapat, bagikan kegiatan (paket PL) kepada para kontraktor, anggota KAPP Papua Barat,”ucap Yance Kambu kepada media ini, Senin (11/8/2025).
Yance menerangkan KAPP mendapat kuota paket PL senilai 1,5 Miliar meliputi sejumlah pekerjaan fisik dan pengadaan. Dari nominal tersebut, pengurus KAPP harus bagikan kepada 75 kontraktor OAP anggota KAPP Papua Barat.
“Anggaran hanya begitu, jadi kita sesuaikan dengan kehadiran dan syarat perusahaan, sehingga sebagian besar belum terakomodir,”kata Yance.
Dia mengakui sebanyak belasan kontraktor anggota KAPP Papua Barat harus kerja borong bersama satu paket kegiatan dengan nominal masing-masing kontraktor sebesar 20 juta rupiah.
“Salah satunya, kegiatan pemeliharaan jalan PUPR di Bina Marga, kita bagikan kepada 14 kontraktor dengan nilai masing – masing sekitar 20 juta per kontraktor,”ungkap Yance.
Menurutnya, langkah taktik itu dilakukan agar semua kontraktor anggota KAPP Papua Barat bisa merasakan sentuhan pembangunan melalui kebijakan paket penunjukan langsung.
“Memang sangat kecil, tapi kita syukuri. Semoga di perubahan APBD atau induk tahun depan, ada langkah pemberdayaan yang lebih besar lagi agar bisa mengakomodir seluruh teman – teman kontraktor”harapnya.
Ia mengakui kebijakan gubernur Papua Barat menginginkan agar kontraktor orang asli Papua berkerja dengan nilai diatas 100 juta, namun dengan kondisi efesiensi dan transisi pemerintahan sehingga target tersebut belum optimal dilaksanakan OPD.
Lebih lanjut, Yance menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat atas kepeduliannya terhadap kontraktor asli Papua.
Ia berharap ada kebijakan rill di masa kemimpinan Bapak Gubernur Drs. Dominggus Mandacan agar mewujudkan cita – cita otonomi khusus menjadikan orang asli Papua menjadi tuan di negeri sendiri.
Kami harap di Tahun 2026, ada regulasi paten yang dibuat pemerintah sehingga kita tidak lagi harus berkelahi, demo – demo terkait paket PL tetapi sudah ada kebijakan yang benar – benar berpihak bagi kontraktor asli Papua di Provinsi Papua Barat,”tukasnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua PAL KOAP, Alex Wonggor dan jajaran pengurus yang telah mengakomodir pengusaha Papua sehingga adanya perhatian pemerintah dalam memberdayakan Pengusaha Papua di Provinsi Papua Barat.
“Kami harap kebersamaan dan kekompakan ini selalu terawat, dalam memperjuangkan keberpihakan bagi kontraktor orang asli Papua di Provinsi Papua Barat,”harapnya.
Ketua KAPP Papua Barat ini juga berpesan kepada anggota KAPP untuk kerja maksimal, tunjukan kualitas pekerjaan agar pemerintah percaya bahwa kontraktor orang asli Papua juga bisa bersaing.(red/dn)
