Manokwari, doberainews – Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat Wasirawi menggelar aksi Pemalangan Jalan di Jembatan Wariori, Masni Manokwari pada Selasa (23/9/2025). Akses tersebut merupakan jalan trans Nasional yang menghubungkan Manokwari, Papua Barat dan Sorong, Papua Barat Daya.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Masni menerangkan aksi tersebut merupakan buntut Kekecewaan atas RDP Komisi III DPR RI terkait penghentian dan Penertiban tambang Emas Ilegal di Wilayah Wasirawi, Wariori dan Warmomi.
“Kemarin ketika dilakukan RDP di Komisi III DPR RI, (17/9) masyarakat kecewa karena selama ini mereka suarakan izin pertambangan rakyat kepeda pemerintah Kabupaten Manokwari dan pemerintah Provinsi Papua Barat namun tidak direspon. Nanti pemerintah mulai salahkan masyarakat,”ucapnya.
Solemen mengungkap sejak tahun 2022 lalu, ketika dilakukan aksi protes sehingga Pemda Manokwari sempat membentuk Tim terpadu percepatan pengurusan Izin Pertambangan Rakyat melibatkan masyarakat adat namun hingga kini tim tersebut tidak berjalan.
“Sampai saat ini tim terpadu tersebut tidak berjalan. Kita asal bicara saja, tapi tidak terlaksana. Kami di lembaga adat juga siap membantu Bupati untuk pengurusan IPR namun sampai saat ini tidak ada maka masyarakat berfikir, ini tanah kita sehingga kita kerja sudah,” paparnya.
Solemen mengakui aktivitas pertambangan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat adat sehingga mereka memaksakan untuk dilakukan walaupun belum mendapat izin dari pemerintah.
“Dengan adanya tambang ini, masyarakat dapat hasil, bisa bangun rumah, urus anak – anak sekolah dan peningkatan ekonomi masyarakat adat. Jadi, mereka kecewa dengan kebijakan pemerintah untuk mau tutup, mereka lakukan aksi Pemalangan,”ungkap Manseni.
Dia berharap aksi Pemalangan tersebut bisa menggugah hati Pemerintah untuk mempercepat izin pertambangan rakyat agar tidak berdampak terhadap penyisiran dan penangkapan masyarakat adat.
“Kami harap dengan adanya pemalangan ini, Bapak Kapolda, Bapak Bupati, Bapak Gubernur untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat agar mempercepat izin pertambangan rakyat,”harapnya.
Di samping itu, ia juga berharap aktivitas pertambangan terus dikelola masyarakat adat sambil menunggu IPR dari pemerintah.
“Harapan masyarakat adat, tambang ini jangan tutup tapi dikelola masyarakat adat sambil menunggu izin pertambangan rakyat dari pemerintah, sabab menyangkut perekonomian masyarakat adat “tukasnya.
Selomen menambahkan, pemerintah perlu mencari solusi terbaik sehingga tidak berdampak konflik antar masyarakat. Ia menerangkan sempat terjadi konflik antar masyarakat dan salah satu warga yang ikut dalam RDP Komisi III DPR RI kemarin.
“Kemarin hampir jadi perang suku, masyarakat hampir bongkar pak Daud Mansaburi punya rumah. Namun dengan kehadiran saya sebagai orang tua, sehingga bisa menenangkan semua pihak. Daud juga tidak paham, asal bicara ttanpa bukti,”ketus Solemen.
“Masyarakat tolak rekomendasi DPR RI. Mereka mau Pemerintah kasih kepastian terkait izin Tambang Wasirawi, mereka mau cepat karena ini menyangkut ekonomi masyarakat,”sambungnya.
Disisi lain, Solemen mengklarifikasi dampak lingkungan yang dipaparkan salah satu tokoh masyarakat dalam RDP bersama Komisi III DPR RI. Menurutnya, dampak Banjir yang dilaporkan bukan akibat aktivitas pertambangan melainkan proses alami dan dampak penebangan lahan sawit di daerah itu.
“Itu dampak dari penebangan kelapa sawit, jadi air meluap ke pemukiman warga. Bukan aktivitas pertambangan,” jelasnya. (red/dn)
