Manokwari, doberainews – Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua Barat menyoroti ketimpangan wilayah, Pemerataan Pembangunan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta inflasi di Provinsi Papua Barat.
Sorotan tajam tersebut disampaikan Irsan Lie Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua Barat dalam Paripurna Pandangan Akhir Fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Papua Barat Tahun anggaran 2024, yang digelar di Aston Nii Hotel Manokwari, Senin (15/9/2025).
Irsan menerangkan Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah agar pembangunan tidak boleh terpusat pada satu wilayah. Pasalnya, angka statistik menggambarkan Pertumbuhan PDRB Papua Barat sebesar 20,8% pada tahun 2024, yang didominasi sektor migas di Kabupaten Teluk Bintuni sebesar (68%), namun belum berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal setempat.
“Dana Bagi Hasil (DBH) dan program Corporate Social Responsibility (CSR) harus diarahkan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia dan pembangunan infrastruktur dasar yang memadai.
Ketimpangan wilayah dan sektor masih serius. Dimana, Kabupaten Pegunungan Arfak menyumbang kurang dari 1% PDRB, namun menghadapi persoalan kemiskinan dan minimnya layanan dasar.
Sektor primer seperti pertanian dan perikanan justru mengalami
penurunan kontribusi, dari 10,85% di tahun 2020 menjadi 6,73%
di tahun 2024,”ungkap Lie.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat. Lie menjelaskan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat di Kabupaten
Fakfak, Manokwari dan Kaimana, sementara Kabupaten Pegunungan
Arfak mencatat tingkat pengangguran terbuka rendah yang lebih mencerminkan minimnya akses terhadap pasar kerja formal.
Fakta ini memperkuat urgensi intervensi afirmatif dan pembangunan berbasis potensi lokal. Oleh karenanya Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar APBD
berikutnya diprioritaskan untuk;
Pertama, upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka dilakukan melalui program padat karya dan pelatihan vokasional, termasuk
penyelesaian permasalahan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten
Manokwari Selatan yang dibangun oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Papua Barat namun hingga kini belum beroperasi.
Kedua, mengurangi kemiskinan melalui intervensi lintas sektor
(pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat).
Ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah selatan Papua Barat dan kabupaten tertinggal.
Keempat, menguatkan sektor primer sebagai fondasi ekonomi rakyat dan ketahanan pangan daerah.
Kelima, memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dalam mempersiapkan kegiatan Perayaan 1 abad Peradaban Papua yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat terutama dukungan penyiapan akomodasi dan transportasi guna
mendukung kegiatan dimaksud,”bebernya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tekanan inflasi di Papua Barat. Dikatakan, tekanan inflasi tertinggi di Papua Barat tahun 2024 berasal dari kelompok makanan,
minuman, dan tembakau yang mencapai 7,33%.
Hal ini mengindikasikan Kerentanan Pangan yang harus segera dijawab melalui penguatan produksi lokal, distribusi yang efisien, dan intervensi harga. Di sisi lain, deflasi transportasi sebesar -4,75% perlu dikaji secara mendalam agar tidak menutupi potensi penurunan aktivitas ekonomi di wilayah terpencil.
“Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar alokasi APBD segera
diarahkan pada stabilisasi harga kebutuhan pokok dan peningkatan
daya beli masyarakat, khususnya kepada Orang Asli Papua,”tegasnya.
Atas dasar itu, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat Perolehan OPINI Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan tahun 2024 menunjukan bahwa penyajian laporan
keuangan pemerintah terdapat persoalan yang harus di perbaiki,
perbaikan ini dimulai dengan kerja sama dan bekerja keras dengan
tetap disiplin mempedomani petunjuk pelaksanaan sistim
pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang – undangan.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Gubernur Papua Barat agar
melakukan evaluasi terhadap aparatur yang berkinerja buruk dan
tidak disiplin, termasuk opsi mutasi atau pergantian. Sebab Papua Barat membutuhkan Sumber Daya Manusia yang profesional, disiplin, dan loyal demi terciptanya sistem pemerintahan yang berkualitas.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pencapaian target pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber potensial dengan data yang tervalidasi.
Realisasi belanja daerah juga harus lebih optimal dan tepat sasaran
untuk mendukung percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan pelayanan publik di sektor-sektor strategis.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan Pemerintah Provinsi dalam hal perencanaan program kegiatan dan anggaran harus lebih baik dan terukur dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas serta kepatuhan terhadap regulasi.
“Catatan BPK RI juga menunjukkan bahwa persoalan terbesar dalam
LKPD 2024 terletak pada tahap perencanaan awal. Oleh karena itu, perencanaan harus menghasilkan output dan outcome yang berkeadilan dan bermanfaat nyata bagi Masyarakat,”tukasnya.
Dibalik sorotan tajam tersebut, Fraksi PDI Perjuangan Papua Barat menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Papua Barat Tahun 2024. (red/dn)
