Manokwari, doberainews – DPD Partai PDI – Perjuangan paparkan alasan Fraksi PDIP DPRP Papua Barat Walk Out dari ruang sidang pembahasan Ranperda RPJMD Papua Barat 2025 – 2030 dalam Sidang Paripurna Non APBD Masa Sidang III Tahun 2025 di Manokwari pada 5 Agustus 2025 kemarin.
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat Markus Waran,ST.,M.Si., mengatakan pembahasan RPJMD Papua Barat 2025 – 2029 dinilai belum sesuai mekanisme kedewanan sehingga fraksi PDI-Perjuangan DPRP Papua Barat mengambil sikap walk out.
“Sidang Paripurna pembahasan RPJMD Papua Barat 2025 – 2029 kemarin, Fraksi DPI Perjuangan walk out karena ada mekanisme Sidang DPRP yang tidak benar,”ucap Markus Waran kepada media ini, Jumat (15/8/2025).
Markus menegaskan Partai PDI Perjuangan tetap konsisten mendukung kebijakan pemerintah Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan dan wakil Mohammad Lakotani. Namun ia menekankan PDI-Perjuangan sebagai Partai wong cilik tetap konsisten untuk mengawal kebijakan melalui mekanisme pembahasan bersama sehingga keputusan pemerintah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita (PDI-Perjuangan) tidak menolak kebijakan Bapak Gubernur DoaMu, kami ingin agar mekanisme dewan perlu dirubah, harus mengikuti mekanisme yang benar sehingga target capaian kinerja pemerintah bisa mendapat opini WTP dari BPK,”tegas Markus.
Menurutnya, pembahasan suatu rancangan peraturan daerah harus melalui mekanisme pembahasan di Bapemperda, dikordinasikan, dibahas dalam paripurna dewan, mendapat tanggapan fraksi – fraksi, diboboti lagi, disosialisasikan dan kemudian ditetapkan diajukan kepada Mendagri untuk disahkan.
“Kami mengambil sikap, mekanisme harus baik, jangan ditutup – ditutupi, akan mengundang pertanyaan publik, ada apa sampai pembahasannya terlalu terburu-buru,”katanya.
Markus juga menepis isu terkait PDI Perjuangan tidak sejalan dengan pemerintahan Gubernur Dominggus Mandacan dan wakil Gubernur Mohammad Lakotani. Ia menegaskan PDI-Perjuangan sebagai partai pendukung berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan DoaMu. “Kami ingin agar DPRP betul – betul mainkan fungsinya, baik fungsi bajeting, regulating dan pengawasan agar mengawasi kebijakan Gubernur yang akan dilaksanakan oleh OPD – OPD teknis,”jelasnya.
Markus menambahkan dukungan PDI-Perjuangan terhadap Pemerintahan DoaMu tidak dibangun atas dasar kepentingan proyek dan jabatan melainkan sejalan dengan visi dan misi sehingga PDI Perjuangan mau agar mekanisme harus berjalan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan berdampak kepada kesejahteraan rakyat.
“Kita mendukung bapak Gubernur bukan karena ada kepentingan, kita tidak pernah jalan minta – minta proyek, minta jabatan, kita cuma mau Bapak Gubernur bekerja dengan baik, kita awasi, kita kawal sampai selesai masa jabatan selesai dengan baik,”imbuhnya.
“Kalau mekanisme dewan tidak jalan maka besok ada masalah, tentu kita semua yang bertanggungjawab. Karena itu, kita ingin agar mekanisme dewan harus berjalan sesuai,”tukassnya. (red/dn)
