Raja Ampat, doberainews – Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Raja Ampat terkait pengoperasian Pasar Snonbukor mendapat sorotan dari kalangan aktivis sosial ekonomi. Salah satunya disampaikan oleh aktivis muda Raja Ampat, Abraham Umpain Dimara, yang menilai lokasi pasar tersebut kurang strategis bagi masyarakat.
Menurut Abraham, jarak Pasar Snonbukor yang cukup jauh dari pemukiman warga membuat masyarakat kesulitan menjangkaunya dibandingkan Pasar Mbilim Kayam yang berada lebih dekat dengan pusat aktivitas warga di Distrik Waisai Kota. “Pasar Snonbukor dan Pasar Mbilim Kayam sama – sama di Distrik Waisai Kota, namun Snonbukor lebih jauh dari pemukiman warga ketimbang Mbilim Kayam,” kata Abraham kepada media ini, Jumat (6/3/2026)
Ia menjelaskan, sebuah pasar dapat berkembang dan ramai jika didukung oleh sarana transportasi yang memadai serta biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Namun kondisi berbeda terjadi pada Pasar Snonbukor.
“Kalau biaya transportasi hanya Rp5.000, maka pulang-pergi masyarakat cukup mengeluarkan Rp10.000. Tetapi kenyataannya, jika menggunakan ojek dari Kota Waisai ke Pasar Snonbukor, biaya pulang-pergi bisa mencapai Rp50.000,” ujarnya.
Menurutnya, biaya tersebut sangat memberatkan masyarakat. Bahkan, jika seseorang hanya memiliki uang Rp50.000 lalu harus menghabiskannya untuk ongkos transportasi, maka tidak ada lagi uang tersisa untuk berbelanja kebutuhan pokok.
Abraham juga menilai pemerintah daerah seharusnya menghadirkan solusi melalui kajian yang matang sebelum mengambil keputusan terkait pengelolaan pasar. Ia mencontohkan kebijakan pengalihan arus kendaraan satu arah yang pernah diterapkan sebelumnya dinilai tidak efektif karena hanya mengatur kendaraan, bukan menarik pembeli ke lokasi pasar.
Selain itu, faktor keamanan dan kondisi lingkungan juga menjadi pertimbangan masyarakat untuk berbelanja di Pasar Snonbukor. Lokasinya yang jauh serta melewati wilayah yang relatif sepi membuat warga berpikir dua kali untuk datang ke pasar tersebut, terutama pada malam hari.
Ia menambahkan, saat ini jumlah pembeli di Pasar Snonbukor masih terbatas karena aktivitas jual beli masih banyak berlangsung di pasar yang berada di pusat Kota Waisai. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih berbelanja di dalam kota.
Abraham mengingatkan bahwa relokasi pasar sebenarnya bukan hal baru di Raja Ampat. Ia menyinggung pengalaman relokasi Pasar Mbilim Kayam pada 2014 hingga 2015 yang menurutnya telah melalui uji coba namun menimbulkan kerugian bagi pedagang dan masyarakat.
Relokasi kembali yang dilakukan pada Mei 2025, menurutnya, berpotensi mengulang persoalan yang sama jika tidak disertai kajian dan evaluasi yang mendalam.
“Waisai ini kota kecil, masyarakat tentu masih mengingat kejadian relokasi sebelumnya yang merugikan pedagang dan warga,” katanya.
Ia juga menilai selama lebih dari satu dekade sejak 2014 hingga 2025, belum terlihat pengembangan infrastruktur yang signifikan menuju kawasan Snonbukor hingga Warsambin yang dapat mendukung aktivitas pasar maupun sektor pariwisata.
Abraham menegaskan, memusatkan seluruh aktivitas pasar di satu lokasi tidak serta-merta menjawab persoalan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keramaian dan kemudahan akses menjadi kunci utama dalam menciptakan transaksi yang sehat antara penjual dan pembeli.
Ia pun berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi menyeluruh serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung agar kebijakan pengoperasian pasar tidak berdampak pada meningkatnya biaya hidup masyarakat, khususnya warga adat dari kampung-kampung yang datang ke Waisai untuk berbelanja.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan, agar tidak menambah beban biaya hidup warga,” tutup Abraham. (Flx/rls)
