Manokwari, doberainews – Aktivis Pemuda Papua Barat sayangkan pernyataan salah satu tokoh Pemuda Biak Numfor dan Raja Ampat Papua Barat yang menuding aksi Pemuda Papua Barat di Kantor Gubernur Papua Barat pada Kamis, (27/4/2025) di bekap oknum tertentu.
Dalam video viral berdurasi 4 menit, 30 detik tersebut, Tokoh Pemuda Biak Numfor dan Raja Ampat, Mambobo menilai bahwa aksi Solidaritas Pemuda Papua Barat yang dipelopori Thomas Sanadi dan Roland Mambraku tidak memiliki mekanisme yang kuat. Bahkan ia menundu ada aktor yang memboncengi aksi tersebut.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan keras dari Pison Indou, salah satu pemuda Arfak yang tergabung dalam aksi solidaritas Pemud Papua Barat pada Selasa 22 April 2024 kemarin. “Bapak tolong jelaskan siapa aktor yang mensuport aksi Solidaritas Pemuda Papua Barat,”tegas Indou.
Pison bertekad akan membuat laporan polisi atas tuduhan pencemaran nama baik solidaritas Pemuda Papua Barat.
“Bapak tolong jelaskan siapa aktor yang mensuport kami. Kalau tidak, besok pagi saya akan membuat laporan polisi di Polda Papua Barat atas tudihan pencemaran nama baik, dan informasi bohong yang memfitnah solidaritas pemuda Papua Barat sebab aksi yang kami gelar murni aspirasi pemuda Papua Barat, bukan dilakukan oleh satu suku sja melainkan melibatkan beberapa komponen pemuda, dan mahasiswa di Papua Barat,”tegasnya.
Senada, Kordinator Aksi Solidaritas Pemuda Papua Barat, Thomas Sanadi menanggapi tudingan miring yang dilayangkan, Mambobo, salah satu tokoh Pemuda Biak Numfor dan Raja Ampat Papua Barat atas aksi yang digelar pihaknya di Kantor Gubernur Papua Barat pada Selasa pekan kemarin.
Menurut Thomas, aksi tersebut merupakan soroton Pemuda Papua Barat atas kebijakan Sekda Papua Barat yang dinilai diluar kewenangannya.
Pertama, kata Thomas, dalam penyerahan Dana Hibah dan penandatanganan NPHD yang dinilai tanpa sepengetahuan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Barat.
Kedua, dalam penyusunan RKA tahun 2025 tidak melibatkan Gubernur terpilih dan wakil Gubernur terpilih sehingga berdampak pada revisi RKPD Tahun 2025.
Dan ketiga, kata Thomas masalah honorer yang tidak dituntaskan pada masa kepemimpinan Pj Gubernur Papua Barat (kala itu) Drs. Ali Baham Tomongmere, hingga menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur terpilih untuk diselesaikan.
“Masalah Honorer inikan sempat mendapat tanggapan dari Mendagri dan KemenPAN RB, nanti pas mau turun jabatan baru cepat – cepat buat Pergub. Padahal masalah ini sudah lama dan nasib horerer terkatung – katung,”ungkapnya.
Selain itu, penempatan pejabat di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dinilai tidak memenuhi syarat bahkan mengakomodir oknum pegawai yang masih berstatus pegawai pada salah satu Kabupaten di Papua Barat. Serta beberapa esalon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Papua Barat yang menjadi catatan aspirasi dalam aksi Solidaritas Pemuda Papua Barat.
Sejumlah masalah diatas yang menjadi sorotan kami, agar Mendagri segera mencopot Sekda Papua Barat karena tidak sejelan dengan visi misi Gubernur Papua Barat periode 2025 – 2030.
“Atas dasar apa, saudara Mambobo sebut kami diboncengi, dibekap oleh oknum tertentu. Kami desak saudara Mambobo untuk mengungkap siapa aktor yang membakap aksi solidaritas Pemuda Papua,”tegas Thomas.
Thomas juga menilai kemunculan oknum yang mengatasnamakan Pemuda Biar Numfor dan Raja Ampat Papua Barat terkesan membela Sekda Papua Barat.
“Dari pernyataannya di Sosmed dan teks yang dibacakan, terkesan dia disuruh oleh oknum tertentu,”ujar Thomas.
Thomas memberikan deadline waktu, 1 x 24 Jam kepada Tokoh Pemuda Biar Numfor Papua Barat untuk mengungkap tuduhannya terhadap aksi solidaritas pemuda Papua Barat.
“Kami beri waktu, 1 x 24 jam, silahkan saudara Mabobo buktikan tuduhan saudara, sebelum kami mengambil langkah membuat laporan polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, fitnah dan berita hoaks di media sosial,”tukasnya. (red/dn)
