Manokwari, doberainews – Sejumlah Honorer Daerah (Honda) Provinsi Papua Barat datangi Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) menyampaikan aspirasi atas kuota calon aparatur sipil negara dalam formasi CASN tahun 2024. Kamis (18/4/2024).
Otto Krimadi, Perwakilan Honorer Provinsi Papua Barat menegaskan mereka menolak jika diakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Otto, Perwakilan Honorer dari Dinas Sosial Papua Barat ini berharap ada kebijakan afirmatif dari Pemerintah Provinsi untuk mengakomodir mereka sebagai CASN.
“Kami harap ada kebijakan affirmatif agar semua Honda yang honor dari tahun 2013 sampai sekarang (2024) diakomodir sebagai CASN Tahun 2024. Jangan diakomodir sebagai P3K sebab ini menyangkut masa depan dan hak-hak kami sebagai pegawai,”tutur Otto.
Ketua MRPB, yang diwakili Ketua I, Maxsi Nelson Ahoren menyambut baik aspirasi yang disuarakan Honorer Pemprov Papua Barat. Dijelaskan penolakan pegawai P3K karena kebijakan moratorium CPNS dari Pempus pada beberapa tahun belakangan telah berdampak terhadap usia tenaga honorer di Papua Barat.
“Mereka (Honorer-red) menolak P3K, mereka mau diakomodir sebagai CASN karena menyangkut masa depan, kepangkatan, jabatan, Gaji dan tunjangan. Karena itu mereka harapkan, MRPB suarakan kepada Pemerintah Pusat dan MenPAN RB,”ucapnya.
Ahoren menerangkan akan berkonsultasi dengan unsur pimpinan MRPB untuk mengundang pemerintah dan DPRD guna membahas aspirasi honorer yang telah mengabdi bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat.
“Hari senin (pekan depan), kami akan undang Pemprov melalui BKD, DPRD dan Fraksi Otsus DPRD untuk mencari solusi bersama – sama,”ujarnya.
Maxsi menambahkan MRPB periode sebelumnya telah memperjuangkan nasib sebagian besar Honorer di Papua Barat. “Penerimaan CASN sebelumnya ( 2018), kami (MRPB-red) bersama Pemprov telah perjuangkan hingga diangkat 3000-an lebih Honorer Pemprov Papua Barat menjadi CASN dan P3K,”ungkap Mantan Ketua MRPB Ini.
Karena itu, dia berharap dukungan DPRD dan Pemprov dalam menjawab aspirasi honorer. “Kita akan kordinasikan bersama DPRD dan Pemprov Papua Barat,”tandasnya. (red/dn)
