Maybrat, doberainews – Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu menyerahkan secara simbolis dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran 2024 kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (6/3/2024).
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Kegiatan yang berlangsung di ruang lobi utama Kantor Bupati Maybrat ini dihadiri Perwakilan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, Pj Sekda dan Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Bernhard meminta kepada jajaran pimpinan OPD supaya sebesar apapun anggaran yang diterima dikelola baik di dalam pelaksanaan progam mengingat pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat minim.
“PAD kita paling kecil sewilayah Indonesia, atau nomor dua paling kecil setanah Papua, hanya 234 juta,”katanya.
Ia juga mengingatkan pimpinan OPD agar transparan didalam pengelolaan anggaran DPA tersebut.
“Jangan hanya empat mata yang bekerja, pimpinan OPD dua mata, bendahara dua mata, hanya empat mata yang bekerja,” tegasnya mengingatkan.
Guna menghindari penyalahgunaan anggaran yang akan berdampak pada dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), Bernhard berharap penjabat Sekda agar bertanggungjawab soal perencanaan, penyerapan anggaran, pelaksanaan kegiatan sampai pertanggungjawaban dan evaluasi.
“Supaya administrasi secara keseluruhan nanti bisa clear dan clean, sekda harus bisa menggerakkan seluruh pimpinan SKPD OPD yang ada, jadi itu tugasnya pak sekda,” kata Bernhard.
Hal lain yang ditekankan Pj Bupati adalah Inflasi. Ia berharap OPD yang berhubungan langsung dengan permasalahan inflasi ini supaya serius dalam menanganinya.
“Jadi inflasi ini menjadi titik kombinasi dari penyelenggaraan pemerintahan dan selalu dipantau oleh kementerian dalam negeri setiap minggu,” tegasnya.
Pj Bupati Maybrat juga ajak Pimpinan OPD supaya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pola pemerintahan dewasa ini yang menurutnya serba digitalisasi. (CF/red)
