Maybrat, doberainews – Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat menggelar pertemuan menjelang pemeriksaan interen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan wilayah Papua Barat.
Pertemuan dipimpin Kepala Dinas, Kornelius Kambu dan dihadiri oleh 72 kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK Se-Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Senin (4/2/2024).
Kornelius mengatakan, maksud pertemuan guna memastikan kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS triwulan satu hingga empat tahun 2023 sebelum dilakukan pemeriksaan BPK di Maybrat selama dua puluh hari kedepan.
“Jadi saya mau cek realisasi laporan triwulan satu, dua, tiga dan empat dari pengelolaan dana BOS tahun 2023, termasuk mengecek setoran pajak, apakah mereka sudah setor ke khas negara atau belum,” jelasnya.
Diterangkan Kornelius, pertemuan tersebut juga sekaligus dilakukan penandatanganan rekomendasi pencairan dana BOS triwulan satu untuk tahun 2024. Ia berharap penggunaannya harus betul-betul disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) sebagaimana arahan BPK agar benar-benar sesuai peruntukannya.
“Kalau untuk besaran dana BOS disesuaikan tergantung jumlah siswa di sekolah masing masing, jadi besar atau kecilnya dana BOS itu berdasarkan banyaknya siswa di sekolah itu sendiri,” kata Kornelius.
Dia berharap sekolah-sekolah yang belum melengkapi laporan dana BOS tahun 2023 agar segera dilengkapi dan diserahkan ke admin pengelola dana BOS.
“Supaya nanti ketika BPK melakukan ujipetik di sekolah bisa dijadikan atensi sehingga pengelolaan dana BOS tahap berikut bisa berjalan dengan baik,” harapnya.
