Real Count KPU Stagnan, KPU Papua Barat Jangan Main-main, Suara Caleg Hilang KPU Tanggungjawab

Real Count KPU Stagnan, KPU Papua Barat Jangan Main-main, Suara Caleg Hilang KPU Tanggungjawab

Sius Dowansiba, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Papua Barat

Manokwari, doberainews – Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dirilis melalui laman resmi Real Count KPU tidak berubah alias bersifat stagnan menuai sorotan dari Sius Dowansiba, tokoh Pemuda Arfak Papua Barat.

Menurut Sius informasi rekapan suara caleg yang dipublikasikan melalui laman resmi Web KPU sebagai corong informasi publik harus difungsikan sehingga warga dapat mengikuti perkembangan suara caleg, namun dengan keadaan stagnan saat ini dapat menimbulkan berbagai perspektif dari masyarakat.

“Sebagai putra asli Papua yang punya Negeri Manokwari ini, ketika saya ikuti sirekap KPU tidak berubah – ubah, tidak update, sementara Manokwari, Pegaf, Mansel, Bintuni, Wondama, Fakfak, dan Kaimana semua sudah terhubung jaringan Internet sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengupload data rekapan Suara Caleg. Saya punya asumsi pribadi bahwa ini ada permainan – permainan tertentu untuk memainkan suara dalam pleno distrik ,”kata Sius Dowansiba kepada Media ini, Kamis (29/2/2024).

Sius lalu mengingatkan Penyelenggara Pemilu, baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPD, hingga Panwas Distrik dan Bawaslu di Provinsi Papua Barat untuk bekerja profesional dalam mengawal suara rakyat dari tingkat TPS hingga Pleno Distrik dan KPU nantinya sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

” KPU, PPD dan KPPS serta Panwas harus bekerja profesional dan penuh integritas. Jangan ada yang mau main di tikungan untuk pengelembungan suara, tetapi mari kita merekap hasil pemilu sesuai dengan suara rakyat yang sudah diberikan di bilik TPS pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin,”tegas Mantan Ketua KNPI Papua Barat ini.

Caleg DPR RI Dapil Papua Barat ini mengatakan Partai PKB sebagai salah satu partai yang komit untuk mengawal demokrasi yang jujur dan adil tanpa harus menggunakan money politik.

“Kita mau menunjukan kepada masyarakat bahwa demokrasi yang benar, demokrasi yang baik dihasilkan tanpa uang agar pemimpin yang dihasilkan bertanggungjawab kepada masyarakat. Namun jika money politik dan praktik pengelembungan suara untuk menghasilkan pemimpin maka pembangunan Papua akan jauh dari kata sejahtera karena mereka tidak bertanggungjawab kepada rakyat,” tegas Sius lagi.

Dikatakannya, Partai PKB telah mengantongi C1 Plano dari Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak dan beberapa daerah lainnya di Papua Barat. Karena itu, dia meminta Penyelenggara pemilu untuk tidak mengotak atik suara caleg DPR RI dalam pleno distrik maupun KPU nantinya.

“Dari rekapan C1 plano, total 54 Caleg DPR RI dapil Papua Barat tidak ada yang kantongi suara lebih dari 20 ribu di Kabupaten Manokwari. Karena itu, kami pertanyakan jika ada caleg yang memiliki suara lebih dari angka 20 ribu di Kabupaten Manokwari.
Kami minta PPD dan KPU jangan main – main. Jumlah suara yang dimiliki Partai dan Caleg di setiap TPS harus sesuai sampai Pleno Distrik dan Pleno KPU. Jangan ada tekanan dari penguasa untuk merubah suara, nanti kacau,”ujarnya.

Selanjutnya, Sius meminta KPU Provinsi Papua Barat untuk memberikan keterangan kepada publik perihal belum diupload dan di-update suara caleg melalui real Count KPU.

“Masa Provinsi lain sudah upload diatas 20 persen, sementara Papua Barat masih berada di bawa 15 Persen. Ini menjadi tanda tanya terkait kinerja penyelenggara pemilu. KPU harus memberikan keterangan kepada publik. Jika KPU enggan memberikan keterangan terkait informasi tersebut maka jangan tanyakan jika rakyat mengamuk dan membuat konflik di Kantor KPU,”bebernya.

Sius berharap KPU bekerja secara transparan, profesional tanpa tergiur dengan tawaran money politik ataupun intervensi dari penguasa dan partai politik tertentu.

“Kita berharap melalui Pileg 2024 ini, ada ruang kepada anak – anak Arfak lagi untuk duduk di kanca Politik nasional. Kami hadirkan Provinsi Papua Barat untuk menjawab itu sehingga tolong berikan ruang lagi kepada anak – anak Papua di Provinsi Papua Barat. Namun jika suara anak – anak Papua diabaikan, tidak diperhatikan dalam kanca politik nasional tentu akan berdampak bagi kegagalan otonomi khusus untuk meng- Indonesiakan orang Papua,”ujarnya.

Terakhir, Sius mengingatkan Pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada orang asli Papua untuk mewakili Papua di Senayan.

“Kita sudah berdarah – darah untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat, menghadirkan negara di sini, jadi tolong berikan ruang untuk anak – anak Papua, anak – anak Arfak lagi mewakili Papua Barat di Senayan.
Minimal dari 3 kursi DPR RI, satu kursi milik anak – anak Arfak, milik Partai PKB. Dari data C1 Plano yang direkap, kami PKB masuk hitungan menang, jadi jangan sampai ada yang coba – coba gelembungkan suara,”tandasnya. (red/dn).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *