Waisai, doberainews – Mantan kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Yulianus Thebu menyoroti Pemda Raja Ampat atas pembayaran gaji pegawai. Pasalnya, memasuki bulan kedua Tahun 2024, Pegawai ASN dan Honorer di lingkup Pemda Kabupaten Raja Ampat belum gajian.
“Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membayar gaji pegawai tanpa alasannya apapun, sebab gaji merupakan hak pegawai yang harus diterima apalagi ASN dan honorer yang merupakan aparatur sipil negara yang mengabdi bagi masyarakat,”kata Yulianus Thebu,S.Si,M.Si., kepada Media ini, Senin (29/1/2024).
Mantan Anggota MRP Papua Barat ini mendesak Pemda Raja Ampat untuk menyampaikan secara transparan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan opini miring yang menyudutkan pemerintah.
“Dari informasi yang kami ketahui, karena adanya perubahan sistem dari SIPD kepada SIPD RI. Tapi kami rasa ini alasan yang tidak masuk akal sebab gaji itu sudah tersistem secara langsung dari kementerian keuangan. Pemda hanya tetapkan jumlahnya, tapi proses ke rekening pegawai langsung melalui badan keuangan negara,”ungkapnya.
Karena itu dia meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terutama Sekda sebagai Kepala TAPD agar dapat menyampaikan secara transparan di publik sehingga tidak menimbulkan opini miring yang berdampak pada pelayanan pemerintahan.
Pasalnya, banyak opini yang berkembang di masyarakat terkait tahun politik sehingga ada tekanan tertentu kepada pegawai baik ASN dan honorer.
“Ini yang harus dijaga agar jangan ada asumsi negatif. Masyarakat berasumsi gaji di bayar dengan catatan memilih partai tertentu atau capres tertentu, baru gaji dibayar. Kami harap pemda sampaikan secara transparan,”pinta dia.
Yulianus lalu mengungakap saat ini banyak pegawai terutama tenaga pendidik dan tenaga medis yang bertugas di kampung – kampung (Desa) mengelu terkait upah mereka yang belum dibayarkan tanpa ada kejelasan.
“Kalau pegawai di kota mungkin masih bisa dapat sumber pendapatan lain, tapi kasihan dengan pegawai di kampung – kampung, terutama di guru dan mantri. Kasihan, gaji yang mereka harapkan untuk menopang kebutuhan hidup mereka tapi belum dibayarkan,”ujar ASN Kabupaten Raja Ampat ini.
Yulianus mendesak pemerintah perlu mengambil langkah untuk membayar gaji pegawai sehingga para tenaga pendidik dan kesehatan bisa fokus mengabdi kepada masyarakat.
“Kami kuatir, mereka mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dan meninggalkan tugas dan profesi utama mereka. Jika ini terjadi maka dampaknya sangat besar bagi masyarakat, ” imbuhnya.
Yulianus mengakui terlambatnya pembayaran upah pegawai tersebut telah berdampak pada berbagai layanan pemerintahan.
“Pegawai malas kantor, sejumlah layanan pemerintahan seperti capil, pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial ikut terkena imbas, bahkan berdampak pada perputaran ekonomi di masyarakat.
Dipaparkan, sampai saat ini pendapatan daerah masih tergantung kepada transfer pusat melalui APBD sehingga perputaran ekonomi di masyarakat juga menunggu realisasi APBD.
“Masyarakat banyak yang mengeluh, sebab sayur, ikan dan dagangan yang mereka jual tidak laku di pasar, karena tidak ada orang beli,”ungkapnya.
Karena itu, mantan anggota MRP Papua Barat ini mendesak Bupati Kabupaten Raja Ampat melalui sekretaris daerah untuk segera mengambil langkah dalam membayar Gaji ASN.
“Kalau ASN saja seperti ini, bagaimana dengan nasib masyarakat. Kami harapkan Pemerintah jeli melihat bagian ini. Bupati jangan fokus urus kepentingan politik tapi selesaikan masalah di daerah. Cari pinjaman dimana untuk bayar gaji Pegawai, nanti anggaran masuk baru digantikan saja. Sebab jika dibiarkan maka sangat berdampak pada perputaran ekonomi di masyarakat,”pungkasnya.
Selanjutnya, Sekda Kabupaten Raja Ampat, Dr. Yusup Salim yang dihubungi melalui nomor WhatsApp 08121721**** namun belum menjawab konfirmasi media ini. (red/dn)
