Manokwari, doberainews- Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menggelar Rapat Pleno Penutupan Masa Sidang IV Tahun 2023 di Kantor MRP Papua Barat, Selasa 9 Januari 2024, karena sebelumnya direncanakan pada 29 Desember 2023 namun ditunda karena tidak memenuhi qourum.
Maxsi menerangkan beberapa agenda yang dibahas dalam Rapat Pleno Penutupan Masa Sidang IV Tahun 2023 yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan MRPB, serta agenda – agenda strategis MRPB Tahun 2024 termasuk pelantikan unsur pimpinan definitif.
“Kami pimpinan sementara sudah tanda tangan berita acara dan telah mengusulkan kepada Gubernur untuk dilakukan pelantikan. Bulan Desember kemarin belum sempat diusulkan karana terjadi miskomunikasi dengan sekretaris MRPB sehingga baru diusulkan,”katanya.
Maxsi mengharapkan pelantikan unsur pimpinan definitif MRPB dilakukan secapatnya. “Target kami, pelantikan pimpinan MRPB definitif dapat dilakukan dalam akhir bulan (Januari) ini, karena banyak agenda strategis MRP yang harus dikerjakan yaitu pertimbangan persetujuan terkait kursi pengangkatan DPRP dan DPRK di Kabupaten/Kota se Papua Barat,”katanya.
“Kami harap Bapak Pj Gubernur percepat pelantikan unsur pimpinan definitif MRP Papua Barat, “sambungnya.
Selain itu, agenda lainnya yang dibahas ialah laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Sekretaris MRP Papua Barat. “Tadi kami bahas juga terkait laporan pertanggungjawaban anggaran MRPB sebab anggaran 2023 berjalan kurang efektif karena terjadi kekosongan (masa transisi) MRP sekitar 6 bulan,”tuturnya.
Maxsi mengungkap Pagu Anggaran MRPB Tahun 2023 sekitar 62 Miliar lebih dan ditambah dengan pergeseran APBD -Perubahan sebesar 4,1 Miliar, yang diperkirakan mengalami pengembalian yang cukup besar.
Dari total anggaran itu, beberapa item kegiatan tidak dilaksanakan karena terjadi perubahan seperti belanja aspirasi dari 42 anggota (MRPB Periode 2017 – 2023) menjadi 29 Anggota dari 33 anggota, dan beberapa kegiatan lainnya lagi.
“Dari total anggaran tersebut diperkirakan 10 Miliar lebih yang dikembalikan,”ungkapnya.
Sementara pergeseran anggaran pada APBD-P Tahun 2023 sebesar 4,1 miliar yang dialokasikan sepenuhnya untuk kegiatan kesekretariatan, termasuk pengadaan pakaian Anggota MRPB juga tidak berjalan maksimal. Namun hanya separuh yang dilakukan dan yang lainnya tidak dilaksanakan.
Sedangkan Pagu Anggaran MRPB Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 10 Miliar karena penyerapan anggaran dari Tahun 2023 yang kurang maksimal.
Meski begitu, Pagu Anggaran sebesar 57 Miliar yang diusulkan oleh Sekretaris MRPB tanpa mengkover beberapa item kegiatan strategis seperti belanja bimtek, belanja kegiatan pemberian pertimbangan MRPB terhadap pengangkatan DPRP dan DPRK serta Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
Karena itu, Maxsi mendesak Sekretaris MRPB untuk memaparkan Pagu Anggaran MRPB Tahun 2024 dengan item belanja kegiatan sehingga dilakukan evaluasi bersama unsur pimpinan MRPB.
Kami minta kepada Seklis MRPB untuk memaparkan Pagu Anggaran MRPB Tahun 2024 agar kami ketahui item mana saja yang belum diakomodir dan yang sudah diakomodir.
“Kami akan menyurati secara resmi kepada Sekretaris MRPB dan pemberitahuan kepada Kepala Badan Anggaran BPKAD Provinsi Papua Barat,”katanya.
Dengan begitu, kata Maxsi pengembalian anggaran MRPB tahun 2023 dapat direalokasikan untuk belanja item kegiatan Tahun 2024 yang belum sempat diakomodir, sehingga kegiatan – kegiatan strategis MRPB yang belum diinput didalam Pagu Anggaran APBD 2024 bisa konsultasikan dengan Pj Gubernur untuk segera diinput.
“Pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap usulan DPRP dan DPRK merupakan merupakan perintah UU Nomor 21 Tahun 2001 dan PP 54 Tahun 2004 tentang MRP sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan, karena itu harus diakomodir sehingga bisa berjalan di Tahun 2024 ini”pungkasnya. (Red/dn)
