Mansel, doberainews – Anggota MRPB Pokja agama lakukan penjaringan aspirasi di Kabupaten Manokwari Selatan sejak 19 – 29 Desember lalu 2023.
Dalam penjaringan aspirasi itu, anggota MRPB Pokja Agama menerima sejumlah aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan.
Ketua Sementara MRPB, Maxsi Ahoren mengatakan dirinya bersama Uztad Jainuddin menerima sejumlah aspirasi terkait masalah Dana Otsus, aksesibilitas jalan, gaji honorer dan masalah layanan sosial ekonomi di Kabupaten Manokwari Selatan.
Disebutkan, bantuan Dana Otsus di kampung – kampung. Masyarakat mengeluh sebab sampai saat ini masyarakat di kampung – kampung tidak mendapat bantuan dana Otsus seperti Kabupaten lainnya. “Ini aspirasi masyarakat, nanti kami akan kordinasi dengan Pemda, sebab Otsus sudah menjadi kewenangan Bupati. Mungkin diberikan melalui skema lain atau seperti apa, itu sudah menjadi kewenangan Pemda,”ujar Maxsi.
Selain itu, para Honorer juga mengeluh soal standar Honorarium di Kabupaten Manokwari Selatan.
Maxsi menjelaskan para honorer mengeluh kenapa gaji atau honor yang diberikan pemerintah berbeda dengan Honorer di Kabupaten lain. Mereka mengeluh kenapa gaji honorer dibawa standar UMP, yakni sekitar Rp 750.000 untuk standar SMA, dan 1 juta untuk standar D3 serta sekitar Rp. 1.250.000 untuk standar S1.
“Terkait dengan Honorer tersebut, merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun kami harapkan pemerintah bisa jelaskan baik kepada mereka (Honorer) agar mereka tidak salah tafsir sehingga menjadi opini liar yang beredar di masyarakat.
Saya juga berharap pemerintah bisa memberikan upah sesuai dengan standar UMP yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Sebab saat ini pemerintah berkomitmen menanggulangi kemiskinan ekstrim dan stunting, karena itu kesejahteraan pegawai juga perlu dilihat agar tidak berdampak terhadap ekonomi keluarga.
Maxsi memaparkan masyarakat juga mengeluh soal pembagian paket proyek kepada Orang asli Papua di Kabupaten Manokwari Selatan.
“Mereka (kontraktor OAP) mengeluh terkait paket – paket proyek di Kabupaten Manokwari Selatan. Ada oknum – oknum tertentu dari partai – partai politik yang mengklaim paket – paket proyek,”ungkapnya.
Karena itu, kami harap pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk eveluasi OPD terkait sehingga menghindari dampak – dampak dominasi oknum – oknum yang mengatasnamakan Partai Politik untuk mengklaim paket – paket proyek sehingga mengorbankan Pengusaha OAP di Kabupaten Manokwari Selatan.
Tak hanya itu, terkait aksesibilitas halan dari Gapura Perbatasan antara Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni hingga Jalan Masuk distrik Dataran Isim. Termasuk jalan Masuk Distrik Isim.
“Saya harap jalan trans Kabupaten ini bisa diakomodir oleh Pemerintah Provinsi. Sementara jalan masuk Isim, merupakan kewenangan Pemda sehingga kami harapkan bisa diperhatikan oleh Pemda Manokwari Selatan.
Selain itu, aspirasi soal pembangunan rumah ibadah, isentif hamba Tuhan baik pendeta maupun Uztad, dan layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi mama – mama Papua.
Aspirasi ini akan kami sampaikan melalui pleno kepada pimpinan MRPB untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan sesuai tingkatan baik kepada Pemerintah Provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten,”pungkasnya. (Red/dn)
