Manokwari, doberainews – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menggelar Rapat Pleno Penutupan dalam masa Sidang IV Tahun 2023 di Kantor MRP Papua Barat, Jumat (29/12/2023).
Ketua Sementara MRPB, Maxsi Nelson Ahoren mengatakan dalam rapat pleno ini membahas tentang alat kelengkapan dan laporan kinerja majelis rakyat Papua Barat serta agenda MRPB di Tahun 2024.
“Rapat ini mendengar urusan – urusan Pokja – Pokja, agenda – agenda strategis tahun 2024 serta laporan kinerja kelembagaan MRPB Tahun 2023. Namun karena tidak memenuhi quorum sehingga sidang diskor hingga 9 Januari 2024,”tutur Maxsi.
Maxsi mengharapkan dalam Sidang tersebut harus dihadiri oleh Seklis MRPB sehingga dapat memaparkan eveluasi kinerja MRPB dan laporan serapan anggaran MRPB tahun 2023 baik induk maupun perubahan APBD 2023.
“Tadi kami sudah sampaikan secara resmi kepada Seklis untuk melaporkan penggunaan anggaran baik Induk maupun Perubahan APBD 2023 kepada MRP termasuk item kegiatan yang sudah terselenggarakan di tahun 2023. Pasalnya, agenda tersebut menjadi sorotan anggota MRP terkait alokasi anggaran MRP tahun 2023,”katanya.
Maxsi menjelaskan kinerja MRPB tidak maksimal karena terjadi masa transisi 4 bulan sejak anggota MRP yang lama melepaskan jabatan pada Juli 2023, dan anggota MRPB yang baru mulai star kerja pada 9 November 2023. Dan dalam waktu dua bulan ini, lanjut Maxsi mereka hanya membelanjakan dua item kegiatan yakni Alat Kelengkapan Lembaga MRP dan Penjaringan Aspirasi tahap I dan II.
“Dari sekian OPD di Papua Barat, MRP yang kembalikan anggaran cukup besar. Serapan anggaran MRPB belum mencapai 70 persen,”ujarnya.
Walaupun demikian, banyak agenda dan kegiatan MRPB di tahun 2023 yang belum sempat dikerjakan sehingga perlu dikordinasikan dengan Gubernur Papua Barat untuk digeser ke tahun 2024. Yakni terkait Pelantikan Unsur Pimpinan MRPB, Bimtek terkait kegiatan pemberian saran pertimbangan terhadap calon DPRPB/DPRK dan Calon Gubernur dan wakil Gubernur.
Maxsi menambahkan APBD induk 2023 MRPB mendapat suplai anggaran yang cukup besar dan ditambah dengan Perubahan sekitar 3 Milir, namun belum ada progres pekerjaan yang cukup signifikan ehingga perlu dievaluasi dan dilaporkan oleh Seklis.
“Apakah dengan waktu yang singkat ini, bisa diserap semua anggaran itu, dengan alokasi anggaran untuk belanja sekretariatan sekitar ratusan juta. Karena itu melalui pleno penutupan akhir tahun ini kami mau minta Seklis untuk melaporkan anggaran agar transparan bagi semua anggota dan sisa anggaran yang belum diserap agar pimpinan MRPB berkordinasi dengan pemerintah untuk kegiatan – kegiatan strategis MRP di tahun 2024.
Dikatakan, Tahun 2024 Papua Barat akan menggelar pemilihan DPRPB, DPRK Pengangkatan serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat. Dua agenda tersebut akan menjadi perhatian MRPB dalam pemberian pertimbangan dan persetujuan terkait keaslian orang Papua. Dan untuk menggelar kegiatan tersebut, lanjut Maxsi anggota MRP perlu dibekali dengan sejumlah bimtek terkait mekanisme pemberian saran dan pertimbangan.
Pasalnya Pos Anggaran tersebut tidak disediakan dalam DPA tahun 2024.
“Bagian ini yang harus kami koordinasikan kepada Pak Gubernur agar kegiatan ini (Bimtek) bisa digelar kepada Anggota MRPB di Tahun 2024,”harapnya.
Tak hanya itu, lanjut Maxsi awal Tahun 2024 juga perlu dilakukan pelantikan terhadap Pimpinan Definitif MRP Papua Barat. “Satu agenda yang sangat penting juga yaitu pelantikan unsur pimpinan MRP Papua Barat. Saat ini, kita belum usulkan karena kemarin sempat terjadi mis komunikasi, dan kita berharap tahun depan bisa diusulkan kepada Mendagri melalui Gubernur agar segera dilakukan pelantikan,”harapnya.
Saya berharap bahwa untuk tahun depan, MRPB perlu mendapat anggaran yang cukup untuk membiayai sejumlah kegiatan strategis di MRPB terutama pemberian pertimbangan terhadap calon Gubernur, wakil Gubernur dan Calon DPRP/DPRK Pengangkatan,”pungkasnya. (Red/dn)
