Manokwari, doberainews – Majelis Rakyat Papua Barat menggelar pleno penetapan Pimpinan Sementara MRP Papua Barat, digelar di salah satu Hotel di Manokwari, Jumat (10/11/2023).
Maxsi direkomendasikan dari Perwakilan Agama, sementara Ismael Watora dari Perwakilan Adat dan Martina Sawi dari Perwakilan Perempuan. Secara aklamasi, forum memutuskan Maxsi Ahoren sebagai Ketua Sementara MRP Papua Barat.
Pok
Ketua Sementara MRPB, Maxsi Nelson Ahoren menerangkan fungsi Pimpian Semntara untuk menyiapkan Tata Tertib dalam membentuk alat kelengkapan Majelis Rakyat Papua.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dari teman – teman MRP untuk memilih saya sebagai Ketua Sementara. Agenda kita kedepan, akan menyiapkan Tata Tertib (Tatib) MRP untuk memilih Alat Kelengkapan MRP,” Kata Maxsi Ahoren saat diwawancarai, Jumat (10/11/2023).
Maxsi menargetkan pembahasan Tatib akan rampung dalam waktu singkat sehingga bisa menetapkan ketua definitif. “Target kami tiga minggu dari sekarang. Mulai hari senin, kami sudah bahas Tatib bersama perwakilan Agama, Adat dan Perempuan,” ujar Maxsi.
Setalah Tatib usai dibahas, langkah selanjutnya akan didiskusikan dengan Biro Hukum Pemprov Papua Barat dan akan dikoordinasikan dengan Mendagri.
“Nanti kalau sudah dibahas, kami akan undang Biro Hukum Pemprov untuk mengkaji, dan kami juga akan berkordinasi dengan Mendagri, sebab banyak hal prinsip berdasarkan PP 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua,” terangnya.
Langkah percepatan itu, menurut Maxsi karena agenda – agenda MRP alami keterlambatan lantaran pelantikan yang tertunda. Disisi lain, terkait serapan Anggaran di MRP sehingga perlu dipercepat agar target pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.
“Paling Cepat Awal Desember itu alat Kelengkapan MRP sudah terbentuk. Sudah ada ketua definitif. Kami harap para anggota tetap di Manokwari agar kerja – kerja pembahasan Tatib dapat kita bahas bersama,” tutur Maxsi.
Selain membahas tatib, agenda – agenda Bimtek juga digelar dalam waktu dekat untuk memberikan penguatan kapasitas Anggota MRP Papua Barat periode 2023 – 2028. (red/dn)
