Mendagri Tito Ingatkan Pj Gubernur Papua Barat Fokus Layani Masyarakat, Jangan Eforia, Hilangkan Stigma Jarang Ada Di Tempat Tugas

Mendagri Tito Ingatkan Pj Gubernur Fokus Layani Masyarakat, Jangan Eforia, Hilangkan Stigma Jarang Ada Di Tempat Tugas

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Dr. H. Mohammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan usai melantik Pj Gubernur Papua Barat, Rabu (1/11/2023).

Jakarta, doberainews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat ketimbang perbanyak melakukan perjalanan Dinas ke luar daerah.

Hal itu disampaikan Mendagri saat melantik Drs. H. Ali Baham Tomongmere,M.Tp sebagai Pj Gubernur Papua Barat, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Mendagri Tito berpesan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk di Papua untuk menghilangkan stigma jarang ada di tempat dengan mulai melakukan kegiatan blusukan di daerah – daerah. Karena menurutnya, kunci keberhasilan dari pimpinan teritorial baik kepala Daerah, Pangdam maupun Polri, modal yang paling penting adalah penguasaan teritorial.

“Ini juga pesan bagi kepala daerah, penjabat Gubernur dan Bupati yang akan menjabat, kuncinya adalah penguasaan teritorial. Penguasaan teritorial adalah mengusai semua masalah infrastruktur, sosial dan semua permasalahan yang ada di daerah itu. Kenal dengan pejabat formal, dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Kunci utama ialah kekompakan antara forkopimda,”ucap Tito Karnavian.

Dijelaskan, keberhasilan seorang kepala daerah membutuhkan kerjasama dari forkopimda dan masyarakat. Pasalnya, tidak ada kepala daerah yang berhasil tanpa didukung oleh jajaran forkopimda yakni Pangdam, Kejati, Ketua DPRD, Kepala Pengadilan dan Kapolda. Demikian juga, tak ada Pangdam, atau Kapoda yang berhasil tanpa didukung oleh kekompakan Forkopimda lainnya.

“Kalau masing – masing bergerak sendiri – sendiri, gunakan kewenangannya masing-masing maka keberhasilan susah terwujud. karena itulah perlu kekompakan dengan pimpinan formal termasuk membangun hubungan baik dengan para bupati dan walikota dan Pemerintah pusat karena Gubernur adalah wakil Pemerintah pusat di daerah,”tuturnya.

Disebutkan, penunjukan Penjabat Gubernur saat ini bukanlah hasil pilihan rakyat malainkan dampak dari keinginan pemerintah untuk memparelkan kepemimpinan baik pusat, dan daerah secara bersamaan dengan menggelar pemilu serentak pada 2024. Karena itu, terjadi kekosongan jabatan kepala daerah sehingga dilakukan penunjukan seorang penjabat Gubernur/Bupati untuk melakukan pelayanan – pelayanan pemerintahan di daerah.

“Ini momentum satu – satunya paling banyak jabatan kepala daerah diisi oleh seorang penjabat. Dari total 572 jabatan kepala daerah di Indonesia, kurang lebih sebanyak 275 Kepala daerah diisi oleh seorang penjabat baik gubernur maupun bupati dan walikota, dengan masa tugas bervariasi di antara satu hingga dua tahun, “bebernya.

Diuraikan seorang penjabat gubernur hanya mendapat penugasan dari Pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan pemerintahan di daerah agar roda pemerintahan terus berjalan lancar dan semua agenda – agenda penting yang menjadi prioritaspelayanan publik tetap terjaga.

“Itu tugas utama dari seorang Penjabat. Anggaran yang ada di Papua, relatif cukup besar, terdiri dari platfom dana otsus senilai 2,25 persen dari DAU nasional, dan lain – lain. Macetnya, banyak Pejabat Kepala daerah yang tidak efektif dan efisien dalam mengelola anggaran tersebut sehingga berdampak pada masalah hukum,”urainya.

Purnawirawan Jendral Polisi ini lalu mengingatkan Penjabat Gubernur Papua Barat untuk tidak menggelar kegiatan – kegiatan yang sifatnya eforia, melainkan menjaga amanah dari Tuhan dengan menjaga kepercayaan Presiden dalam melaksanakan tugasnya.

Saya minta rekan – rekan Penjabat termasuk Penjabat Gubernur Papua Barat untuk jangan eforia, jaga amanah dari Tuhan yang maha kuasa, jaga kepercayaan dari presiden atas untuk melaksanakan tugas sebagai Penjabat Gubernur. Tolong jaga amanah ini, tolong jaga kepercayaan ini, sekarang waktunya bapak menambah pahala sebanyak – banyaknya, dengan kebijakan yang ada untuk melayani masyarakat di Papua Barat. Jangan sekalinya – kali berfikir, saya jadi Pj terus lihat postur APBD langsung ada niat, saya harus dapat 2 Persen dari sini (APBD), jangan lah nanti tidak akan selamat karena sudah dimulai dengan otak yang kotar,”tegas Tito.

Ditambahkan, masyarakat Papua tidak butuh pemimpin yang hanya pos-nya di kantor saja, apalagi selalu di Jakarta atau Bali dan ke luar negeri, melainkan Papua butuh pemimpin yang turun kebawa, bertemu masyarakat, memahami persoalan – persoalan masyarakat, dsn setelah itu memberikan solusi dengan segala kewenangan dan sumber daya yang ada. Kita rindu pemimpin seperti itu bukan saja di Papua tetapi di seluruh Indonesia. Kita harap Pak Ali Baham lakukan itu Papua Barat.

Bapak Ali Baham adalah Mutiara yang terpendam, dari hanya kepala Bappeda di Fakfak, menjabat sebagai Sekda, dan dalam waktu hanya satu hari menjadi sekda Papua Barat dan menjadi Gubernur. Itu amanah yang luar biasa dari Allah SWT. Luar biasa kepercayaan Presiden, melaui M endagri. Jangan kecewakan kami, kami akan tuntut dan awasi pembangunan di daerah,”tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *