Manokwari, doberainews – Kepala Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Jefry Auparay, SH., MM., mengungkap sektor penerbangan udara dan logistik secara khusus pangan baras Impor berpotensi memicu inflasi di Papua Barat.
Jeffrey menerangkan saat ini yang menjadi potensi (fluktuasi) angka inflasi di Papua Barat dipengaruhi dari dua sektor yakni penerbangan udara dan logistik daerah.
Diakuinya penerbangan udara sendiri terus mengalami kenaikan harga tiket dikarenakan hanya satu armada pesawat yang lending di Manokwari, sehingga berdampak pada melonjaknya harga tiket.
“Pemprov Papua Barat saat ini sedang berupaya agar ada tambahan armada (Maskapai) lagi selain group lion air. Bapak Waterpauw sedang upayakan dengan memberikan subsidi agar selain grup lion air, Armada (Maskapai) Garuda atau Citylink juga bisa masuk Papua Barat sehingga bisa menekan harga tiket, “kata Jefry Auparay, Kepala Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang juga sebagai Kepala Biro Ekonomi Setda Papua Barat, Senin (23/10/2023).
Selain itu, Jefry mengakui impor Beras di Indonesia juga semakin menurun dikarenakan berbagai masalah internasional. Dan untuk menjaga ketersediaan pangan, Kepala Biro Ekonomi Setda Papua Barat ini meminta kepada seluruh Kepala daerah untuk meningkatkan produksi pangan lokal melalui pembukaan lahan pertanian.
“Saat ini, dua Kabupaten di Papua Barat yang sudah subsidi Beras yakni Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan. Diharapkan Kabupaten Teluk Bintuni juga bisa menyediakan pangan lokal,” sebutnya.
Dengan begitu, lanjut Jefry akan membantu petani lokal dalam menumbuhkembangkan usaha pertanian masyarakat tetapi juga menciptkan ketahanan pangan di daerah.
“Saya harap kepada seluruh kepala Daerah untuk mengurangi belanja Infrastruktur tetapi fokus kepada ketahanan pangan, penguatan sektor ekonomi masyarakat, sehingga saat terjadi kelangkaan bahan pokok, sudah ada ketersediaan pangan di masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut Kepala Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah menjelaskan Papua Barat memiliki potensi unggulan pada Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan laut.
Hanya saja, kata Jefry Pemerintah sedang menyusun regulasi untuk menyediakan subsidi BBM bagi para Nelayan di Papua Barat.
“Saat ini Tim pengendali inflasi sedang menyusun regulasi agar ada subsidi BBM kepada nelayan sehinga mereka bisa menjawab permasalahan perikanan di Papua Barat khusunya di Kabupaten Manokwari,” ujar Jefry.
Disisi lain, Jefry mengakui harga ikan di Manokwari masih normal di pasaran. Dan untuk mengantisipasi terjadinya praktik ilegal fishing oleh Nelayan luar, Tim Inflasi daerah telah menyiapkan Satgas Pangan untuk menjaga area laut Papua Barat sehingga tidak ada Nelayan luar yang melakukan prakti ilegal fishing.
“Pasar kita yang ada di PPI Sanggeng, di Borobudur, di Sowi, maupun di Dataran Prafi, harga ikan masih stabil,” terangnya.
Sementara itu, untuk sektor perkebunan dan pertanian, Jefry mengakui suplai sayur mayur masih sangat tersedia di masyarakat.
“Produksi lokal sayur mayur dari Petani di Pantura Manokwari, di Prafi dan Kabupaten/Kota sangat tersedia. Sampai saat ini masih bisa menjawab sektor Perkebunan, dengan produksi Kol, Sawi, Daun Bawang, dan Kacang – kacangan, masih tersedia di masyarakat.
Pemerintah juga sedang berupaya untuk menyediakan subsidi BBM kepada Angkutan sehingga memudahkan akses transportasi bagi petani lokal.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menyusun regulasi untuk menyediakan Koperasi guna menampung komoditi lokal. Rencananya, Koperasi akan dibagun di SP dan Pegaf sehinga memudahkan akses petani lokal untuk tidak membawa ke Paser Sentral di Manokwari karena terkendala harga BBM.
Tak hanya, Pemerintah juga akan menyurati sektor swasta seperti Pabrik Semen, BP Tangguh, PT Medco dan sejumlah Hotel serta restoran untuk dapat mengambil komoditi lokal masyarakat melalui koperasi yang tersedia.
“Ini juga tanggung jawab perasahan di Papua Barat untuk berdayakan petani lokal,” kata dia.
Terakhir, Jefry menyebut ketersediaan logistik baik Beras, Minyak Gorong, dan Bawang di Papua Barat masih aman hingga 4 bulan ke depan.
“Berdasarkan hasil rapat dengan Tim pengendali Inflasi, Pasokan Pangan Papua Barat baik Beras, Minyak Gorong, bawang masih aman hingga Bulan Februari 2024 mendatang, ” jelasnya. (red/dn)
