Manokwari, doberainews – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw geram dengan tingkah laku Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat Esalon III dan Esalon IV dinilai tidak mengikuti kebijakan pimpinan.
Hal itu diungkapkan PJ Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur, Senin (16/10/2023).
“Saya mendapat informasi, ada Esalon III dan IV bermain kepentingan mereka sendiri sehingga menyulitkan pimpinan OPD. Saya tahu yang menyulitkan kebijakan yang turun dari saya selaku pimpinan di daerah ini,”ujarnya.
Dia meminta ASN tak harus merasakan dirinya memiliki semuanya. Pasalnya, jabatan merupakan milik negara, ada waktunya diberikan amanah yang harus digunakan untuk melayani masyarakat.
“Namanya pelayan itu melayani kemaslahatan rakya itu sendiri,”katanya.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, ASN harus taat asas dalam melaksanakan tugas negara.
“Tapi kalau mau coba memutar balikan kebijakan, itu masalah. Bukan masalah bagi saya, tapi bagi negara, kira- kira begitu,” ujarnya.
Ia mengingatkan jabatan dan pengabdian memiliki batas waktu, sehingga sebagai ASN perlu menunjukkan loyalitas kepada bangsa dan negara, kepada pemimpin serta kepada pemerintah ini. “Loyalis kepada masyarakat itu harus dipikiran bersama itu, dalam melayani masyarakat”ucapnya.
Selanjutnya, Waterpauw berharap para Pimpinan baik pimpinan OPD dan para pejabat Esalon III dan IV untuk tidak hidup berfoya – foya dan memikirkan kepentingan pribadi melainkan kepentingan rakyat.
“Apa yang diberikan oleh negara wajib lakukan sesuai arahan dari pusat. Oleh karena itu, sebagai penjabat Gubernur Papua Barat mungkin kekurangan dan kelamahan dari saya, karena setiap manusia pasti memiliki keterbatasan dan kelebihan. Tetapi sebagai Abdi Negara kita harus tulus bekerja untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Tugas kita adalah melayani bukan di layani,”ujarnya.
Ia berpesan kepada seluruh pimpinan OPD dan ASN laksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab. “Tantangan ke depan masih banyak persoalan yang harus dituntaskan di Provinsi Papua Barat. Terutama kemiskinan ekstrim dan stunting yang saat ini menjadi momok kita bersama untuk menyelesaikan persoalan di daerah. Ini menjadi tanggungjawab bersama baik itu pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.
“Terutama itu berikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sehingga rakyat itu bisa menikmati dan merasakan program – program dari pemerintah,”pungkasnya.(dhy)
