Maybrat, doberainews – Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui Dinas Ketahanan Pangan menjalin kerjasama dengan Fakultas Pertanian Unipa Manokwari guna menjawab permasalahan ketersediaan data mengenai tingkat kerawanan pangan di Maybrat,
Kerjasama tersebut kemudian kedua pihak menindaklanjutinya dengan melaksanakan Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan topik Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan/Distrik di Kabupaten Maybrat.
Kegiatan FGD berlangsung sehari tersebut dibuka langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Maybrat, Engelbertus Turot, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Bernhard E Rondonuwu, di ruang pertemuan Dinas Ketahanan Pangan Maybrat, Kamis (5/10/2023).
Engelbertus mengatakan, pemerintah Maybrat mendukung gagasan tersebut untuk memulai suatu penyelenggaraan pembangunan yang berbasis pada data. Baginya, data yang langkap merupakan awal dari keberhasilan pembangunan di sebuah daerah.
“Data penting dan harus dilakukan dengan kajian-kajian melalui lembaga yang sudah berkompeten. Kadang-kadang mengapa kita mengalokasikan anggaran yang begitu besar tetapi selalu ada persoalan, karena persoalannya adalah pembangunan tidak menggunakan data dan perencanaan yang baik,” ujarnya.
Dijelaskan, data mengenai kerentanan dan ketahahan pangan sangat sejalan dengan permasalahan nasional dan daerah yang sedang dihadapi seperti inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting dan kerawanan pangan.
Menurutnya, dengan sumber data yang lengkap dan akurat akan mempermudah intervensi pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam rangka pengambilan kebijakan.
Sementara, Akademisi Fakultas Pertanian Unipa Manokwari, Herman Wafom Tubur, mengapresiasi kerjasama Pemkab Maybrat melalui dinas ketahanan pangan bersama pihaknya dalam hal membangun data dan informasi soal kerentanan dan kerawanan pangan di Maybrat
Ia mengatakan, pihaknya akan fokus pada empat distrik yang tersebar di empat zona besar Maybrat untuk lakukan pengambilan data guna mengukur sejauh mana tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Maybrat. Empat wilayah yang akan disasar diantaranya adalah Ayamaru, Aitinyo, Aifat dan Mare.
“Kalau kami sudah dapat informasi tentu kedepan harapan kami distrik-distrik lain yang menjadi bagian dari 24 Distrik yang ada bisa kita lanjutkan pada tahun depan,” ujarnya.
Dipaparkan Herman, permasalahan tingkat kerawanan pangan saat ini menjadi salah satu isu strategis nasional sehingga dia berharap melalui kerjasama tersebut dapat membantu Pemkab Maybrat dalam hal ketersediaan data, dan dengan begitu diharapkan Maybrat bisa menjadi model bagi Kabupaten lain di Papua Barat Daya.
“Kalau Maybrat sudah jadi model, kenapa tidak kabupaten lain bisa membuat model yang sama, sehingga secara keseluruhan pengaruh administrasi wilayah setelah pemekaran ini kondisi hidup masyarakat, terutama orang asli papua dalam konteks ketahanan pangan gambarannya seperti apa,” jelas Herman.
Dia juga mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pj Bupati Maybrat yang telah menjalin kerjasama dengan Unipa sembari berharap mitra ini tetap terbangun dengan baik agar menjawab segala pembangunan kedepan yang berbasis pada data.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Korneles Naa menambahkan, kerjasama dimaksud memetakan tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Maybrat agar jadi pembanding dengan data yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui badan pangan nasional yang menyebut Maybrat rawan satu alias warna merah.
Menurutnya, output daripada pelaksanaan kegiatan ini kemudian berbentuk sebuah peta yang bisa mengukur seberapa tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Maybrat dengan tiga indikator, yakni masyarakat rawan pangan dengan kode warna merah, rentan pangan warna kuning, sementara aman pangan warna hijau. Data pada peta tersebut nantinya terakses secara nasional sehingga dapat mempengaruhi data pusat.
“Kegiatan ini akan menghasilkan satu data peta soal kerawanan pangan di Kabupaten Maybrat. Itu yang kita dorong untuk dapat data yang eksis dan selanjutnya meminta pendampingan ke badan pangan nasional untuk diperbaharui datanya,” jelasnya.
Agenda FGD tersebut dihadiri perwakilan ASN dari sejumlah OPD terkait.