Manokwari, doberainews – Ketua Fraksi Otonomi Khusus, DPR Papua Barat mengharapkan 6 Gubernur di Tanah Papua yakni Gubernur Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan untuk mendorong agar adanya kebijakan terkait database orang asli Papua berbasis kewilayahan sebagaimana implementasi dari UU nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Otsus.
“Sampai saat ini belum ada database pendukung dalam basis perencanaan di wilayah kekhususan. Kami harap Enam Gubernur, kalau bisa suarakan database bagi orang Papua ke pemerintah pusat “kata Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Karel Dedaida usai mengikuti pembukaan Rakoor Forum Desentralisasi Asimteris Indonesia di Manokwari, Selasa (26/9/2023).
Diharapkan, dalam tahun anggaran 2024, para gubernur se Tanah Papua bisa mengalokasikan anggaran dari dana otsus untuk menyusun data base orang asli Papua dan kewilayahan adat.
“Melalui database tersebut, barulah Intervensi kebijakan anggaran turun kepada manusia Papua”ujarnya.
Dalam database dan kewilayahan itu pula, lanjut Dedaida akan menjadi dasar untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan afirmasi kepada orang Papua baik pemilu adat, pengangkatan baru DPRP dan DPRK dan yang lainnya.
“Pemilu adat akan berpatokan ke wilayah adat. Ini kita dorong pemerintah agar database bagi orang sudah ada segera di realisasikan oleh pemerintah sehingga menjadi acuan untuk menggelar pemilu adat,”harapnya.
Diharapkan 4 Provinsi DOB di Tanah Papua untuk juga melakukan menyusun masterplan database orang asli Papua dan Kewilayahan Adat.
“Kita dorong provinsi baru terbentuk segera realisasikan data base bagi orang Papua dalam master plan perencanaan seperti itu,”pungkasnya.(Dhy)
