Manokwari, doberainews – Oknum wartawan pada salah satu media massa Papua diminta tidak menyebarkan informasi yang membuat kegaduhan dan memprovokasi masyarakat.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Sahabat Polisi Indonesia (SPI) Provinsi Papua Barat, Jalil Lambara saat menanggapi pemberitaan terkait peredaran Miras di Manokwari yang dipublikasikan oleh media Online Kabardaerah.com.
Menurut Jalil, wartawan harus berada di lapangan agar mengetahui kondisi ril di Manokwari terkait peredaran minuman beralkohol.
“Saya sarankan kalau teman – teman wartawan (oknum wartawan) mau kritik penagakan hukum dan peredaran minuman beralkohol di Manokwari, harus berada di lapangan sehingga bisa tahu betul kondisi dan situasi di masyarakat. Jangan hanya muat berita dari jauh saja, ini bisa membuat kegaduhan dengan memprovokasi masyarakat,” Kata Ketua Sahabat Polisi Indonesia Provinsi Papua Barat.
Jalil mengungkap sejak satu minggu kemarin polisi gencar patroli malam di sejumlah tempat – tempat yang diduga menjual minuman beralkohol.
“Satu minggu kemarin saja kami lihat Polresta Manokwari gencar lakukan patroli malam di kafe – kafe tempat hiburan malam cek peredaran miras. Jadi tidak benar kalau bilang aparat Polresta tidak nenindak peredaran miras di Manokwari,” ujarnya.
Jalil lalu mempertanyakan eksistensi dari media tersebut di Manokwari. “Saya hampir setiap hari di lapangan tapi tidak pernah ketemu wartawan dari Media Kabardaerah.com. Saat ini Kantor mereka dimana dan wartawan mereka dimana,” ungkap Jalil.
Saya harap mau soroti masalah harus berada di lapangan agar tahu betul kondisi ril di Manokwari dan tahu betul kendala yang dihadapi. Jangan hanya soroti satu pihak saja tetapi semua pihak baik aparat, pemerintah maupun para pengusaha dan masyarakat. Karena percuma aparat sita, kalau masyarakat sendiri masih konsumsi miras, “bebernya.
Ketua Sahabat Polisi Indonesia Provinsi Papua Barat ini memberikan apresiasi kepada Kapolresta Manokwari dan jajaran yang telah menjaga situasi Manokwari kondusif.
“Sebagai Ketua Sahabat Polisi Indonesia, saya apresiasi Kapolresta Manokwari dan jajaran yang telah menjaga Kabupaten Manokwari tetap aman damai dan kondusif jelang pemilu 2024,”tukas Jalil.
Terpisah, Panglima Parlemen Jalanan Ronald Membieuw mengatakan Perda 5 Tahun 2006 tentang peredaran minuman keras menjadi dilema dalam penanganan dan penindakan hukum di Manokwari.
Diterangkan dalam Perda tersebut, tugas aparat hanya sebagai pengawas dan komponen masyarakat sebagai pengawas independen. Sementara urusan penindakan menjadi kewenangan penyidik ASN Pemerintah Daerah Manokwari.
Karena itu, kalau mau soroti penegakan hukum maka lebih baik soroti Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari terkait Perda Miras Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelarangan penjualan dan peredaran miras itu sendiri, karena Perda sudah tidak berlaku atau mati suri.
Sebagai Ormas yang mengawasi Kebijakan Publik, kami sarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari untuk mengevaluasi Perda nomor 5 Tahun 2006 tentang peredaran minuman keras di Manokwari.
Perjal yang selama ini konsen untuk awasi peredaran minuman Keras di Manokwari Papua Barat karena Perda Nomor 5 Tahun 2006. Namun setalah kami cak dan komunikasi dengan DPRD Manokwari, ternyata Perda tersebut tidak berlaku alias mati suri karena belum dicabut.
Karena itu, kami mendesak pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk evaluasi Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peredaran Minuman Keras di Manokwari, sebab status Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi punya potensi untuk pertumbuhan industri pariwisata dan hiburan, sehingga status perda harus dirubah menjadi pengendalian minuman beralkohol.
Perda pelarangan minuman beralkohol harus dirubah menjadi perda pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari,”tandasnya. (red/dn)
